Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima aspirasi Aliansi Balikpapan Bergerak setelah massa aksi meminta adanya tindak lanjut atas sejumlah persoalan yang disuarakan dalam demonstrasi di Balaikota, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan instansi terkait yang diminta massa aksi untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan air bersih, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), kelistrikan, kecelakaan lalu lintas, serta pembangunan RSUD Sayang Ibu.
Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan, Zulkifli mengatakan Pemkot Balikpapan berkewajiban menerima seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk dari mahasiswa.
"Hari ini adik-adik mahasiswa kembali menyampaikan aspirasi mereka yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak. Beberapa poin sebenarnya sudah familiar dan merupakan tindak lanjut dari yang mereka sampaikan sebelumnya," kata Zulkifli.
Ia mengatakan, Pemkot juga memenuhi permintaan massa aksi untuk membuat berita acara sebagai bentuk tertulis bahwa pemerintah telah menerima aspirasi yang disampaikan.
Menurutnya, sejumlah instansi terkait telah memberikan penjelasan dalam pertemuan tersebut.
Di antaranya Patra Niaga terkait antrean BBM, PLN mengenai keluhan pemadaman listrik, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) mengenai kondisi air bersih, serta Dinas Perhubungan (Dishub) terkait persoalan lalu lintas.
"Kita sampaikan kita menerima dan akan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dan tugas kita masing-masing," ujarnya.
Zulkifli juga mempersilakan mahasiswa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut pemerintah.
Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi pengawasan serta dapat memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.
Sementara Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Jusliadin, mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang menurut massa aksi belum mendapatkan jawaban konkret.
Terkait persoalan air bersih, ia menyebut Direktur Utama PTMB telah memberikan penjelasan dan membuka ruang koordinasi apabila masyarakat mengalami kendala pelayanan air.
Untuk persoalan BBM, massa aksi meminta adanya pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk terhadap aktivitas pengetap.
Pemerintah Kota, kata dia, menyampaikan rencana melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui Satgas Penertiban.
Sedangkan terkait pembangunan RSUD Sayang Ibu, massa aksi meminta data mengenai hasil penyelidikan Inspektorat dan anggaran yang telah dikembalikan.
Hal itu berkaitan dengan adanya rumah warga yang terdampak pembangunan rumah sakit tersebut.
"Belum ada jawaban konkret dari pihak DPRD. Kami juga cukup kecewa karena Pak Wali Kota tidak hadir. Hari ini belum ada jawaban konkret dan pasti," kata Jusliadin.
Ia menyebut warga RT 16 Kelurahan Baru Ilir masih menagih tindak lanjut atas persoalan tersebut.
Menurutnya, massa aksi juga meminta DPRD Balikpapan mengawal persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.
Selain itu, Jusliadin menyoroti persoalan kecelakaan lalu lintas. Ia meminta Pemkot Balikpapan melalui Dishub segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang dinilai berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.
"Kalau dalam dua minggu ini tidak ada kejelasan terkait Perwali dan langkah preventif dari Dishub, kami mendorong Pak Dishub silakan berhenti dari jabatannya," ujarnya.
Untuk persoalan kelistrikan, Jusliadin mengatakan massa aksi masih mempertanyakan penyebab pemadaman bergilir di Balikpapan.
Ia menyebut massa aksi mendorong adanya audit terhadap PLN apabila DPRD Balikpapan bersedia melakukannya.
"Kami masih mencoba mendorong, kalau berani DPRD mengaudit, biar ada kejelasan terkait alasan konkret kenapa ada pemadaman listrik bergilir di Kota Balikpapan," katanya.
Jusliadin menegaskan, Aliansi Balikpapan Bergerak akan melakukan monitoring terhadap hasil pertemuan tersebut, khususnya terkait persoalan Perwali dan langkah preventif pemerintah dalam menangani kecelakaan lalu lintas.
Massa aksi juga akan kembali mendorong transparansi terkait pembangunan RSUD Sayang Ibu, termasuk persoalan rumah warga yang terdampak pembangunan.