Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) bakal kembali dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan antara DPRD Kaltim dan pihak terkait.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle mengatakan RDP lanjutan diperlukan untuk membahas lebih jauh kebutuhan kuota BBM, khususnya Pertalite yang dinilai belum sebanding dengan usulan pemerintah daerah.
Dalam RDP sebelumnya, DPRD Kaltim menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga dan PT Hiswana Migas. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga diundang, namun belum dapat hadir karena undangan baru disampaikan sehari sebelumnya.
Sabaruddin menyebut, berdasarkan penjelasan Pertamina Patra Niaga, kuota BBM yang diterima Kaltim saat ini sebesar 529.000 kiloliter (KL). Sementara pemerintah provinsi (pemprov) sebelumnya telah mengusulkan kebutuhan kuota berdasarkan data dari masing-masing kabupaten/kota dengan total sekitar 1.000.299 KL.
“Kuota yang kita dapatkan hanya 529.000 KL,” kata Sabaruddin. Menurutnya, terdapat selisih yang cukup besar antara kuota yang tersedia dengan usulan kebutuhan daerah.
Dalam RDP, Pertamina juga menjelaskan posisinya sebagai operator yang menjalankan distribusi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan, sehingga DPRD Kaltim akan mendorong agar usulan kebutuhan kuota yang telah disampaikan pemerintah provinsi kembali dibahas bersama BPH Migas.
“Kita akan meminta kepada BPH Migas dan Komisi II juga, supaya kita akan menyelesaikan Pertalite yang jadi persoalan,” ujarnya. Sabaruddin mengatakan, persoalan antrean BBM tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kali RDP. Terlebih, antrean masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah kabupaten/kota.
Ia menyebut Balikpapan telah melakukan upaya penambahan layanan, namun daerah lain juga perlu mendapatkan perhatian. “Pertalite ini antreannya menjulur ke mana-mana. Makanya Komisi II sekarang akan meminta kepada Patra Niaga, karena memang ini ritmenya panjang,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Kaltim berencana menggelar pembahasan lanjutan bersama Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait.
Dalam agenda tersebut, DPRD akan meminta penjelasan lebih rinci mengenai kebutuhan dan ketersediaan kuota, baik Pertalite maupun jenis BBM lainnya. “Intinya dalam waktu dekat ini kami coba meminta,” pungkas Sabaruddin.