Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Tekanan harga pangan kembali menjadi perhatian dalam perkembangan inflasi Kabupaten Nunukan. Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan mencatat inflasi September 2026 mencapai 0,59 persen secara bulanan.
Secara tahunan, inflasi Nunukan pada September berada di level 2,24 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat 1,28 persen. Sementara inflasi sejak awal tahun hingga September mencapai 1,98 persen.
Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmadien mengatakan kenaikan inflasi pada September perlu dilihat dari komponen pembentuknya.
Menurutnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi salah satu bagian yang paling perlu mendapat perhatian karena memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan.
“Inflasi Nunukan September tercatat 0,59 persen secara bulanan dan 2,24 persen secara tahunan. Angka ini perlu kita baca sampai ke sumber pergerakannya,” kata Iskandar, Jumat (2/10/2026).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman dan tembakau memberikan andil 0,61 poin persentase terhadap inflasi tahunan Nunukan.
Kontribusi tersebut lebih besar dibandingkan sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memberikan andil 0,46 poin persentase, sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,36 poin persentase.
Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil 0,23 poin persentase.
Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta transportasi masing-masing memberikan andil 0,21 poin persentase.
Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil 0,10 poin persentase. Kelompok kesehatan menyumbang 0,05 poin persentase dan pakaian serta alas kaki 0,01 poin persentase.
Menurut Iskandar, komposisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika harga kebutuhan sehari-hari masyarakat masih menjadi faktor penting dalam perkembangan inflasi Nunukan.
“Ketika kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, perhatian terhadap ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi semakin penting,” ujarnya.
Karakter Nunukan sebagai daerah perbatasan dan wilayah kepulauan membuat persoalan inflasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan harga di tingkat konsumen.
Jarak antarkawasan yang relatif jauh serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat rantai distribusi memiliki peran penting dalam pembentukan harga.
Gangguan transportasi, keterlambatan pasokan, maupun persoalan distribusi dapat meningkatkan biaya yang pada akhirnya berpotensi diteruskan kepada konsumen.
Untuk itu, Iskandar menilai pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan memahami sumber tekanan harga secara lebih spesifik.
“Struktur tersebut memberikan pesan penting bahwa pangan dan kebutuhan yang dekat dengan konsumsi sehari-hari masyarakat masih perlu memperoleh perhatian dalam menjaga stabilitas harga di Nunukan,” jelasnya.
Ia mengatakan data inflasi tidak semestinya hanya dibaca dari angka akhirnya. Pergerakan setiap kelompok pengeluaran perlu diperhatikan untuk mengetahui sumber tekanan yang terjadi.
Perkembangan inflasi Nunukan sepanjang 2026 juga menunjukkan pola yang berubah-ubah. Inflasi tahunan tercatat 3,67 persen pada Januari dan mencapai titik tertinggi 4,22 persen pada Februari.
Setelah itu, inflasi tahunan turun menjadi 1,96 persen pada Maret. Angkanya kemudian relatif stabil pada April hingga Juni, masing-masing sebesar 2,05 persen, 2,03 persen, dan 2,08 persen.
Penurunan kembali terjadi pada Juli dan Agustus, masing-masing menjadi 1,34 persen dan 1,28 persen. Pada September, inflasi tahunan kembali meningkat menjadi 2,24 persen.
Meski meningkat dibandingkan dua bulan sebelumnya, angka tersebut masih berada di bawah capaian tertinggi dalam setahun terakhir yang mencapai 4,22 persen pada Februari 2026.
Iskandar mengatakan perkembangan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengendalian harga di daerah.
Menurutnya, pemantauan harga pangan perlu dilakukan bersamaan dengan pengawasan terhadap ketersediaan stok, sumber pasokan, serta kondisi distribusi.
“Ketika sumber tekanan harga dapat diketahui lebih awal, respons kebijakan juga dapat disiapkan dengan lebih cepat dan tepat,” katanya.
Ia juga menilai penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan dikembangkan di Nunukan.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, kata dia, membuat harga komoditas tertentu lebih rentan terhadap gangguan distribusi.
Selain itu, koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus diperkuat. Setiap kenaikan harga perlu dilihat penyebabnya, apakah dipengaruhi keterbatasan pasokan, distribusi, peningkatan permintaan, faktor musiman, atau faktor lainnya.
“Inflasi bukan hanya mengenai sebuah angka. Di balik angka tersebut terdapat perubahan harga pangan, biaya tempat tinggal, transportasi, makan-minum, hingga berbagai kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat,” tegas Iskandar.
BPS, lanjutnya, akan terus menyediakan data berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan langkah pengendalian harga.
“Data yang baik harus berujung pada keputusan yang lebih baik,” pungkasnya.