Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Samarinda dinilai perlu ditangani melalui beberapa langkah sekaligus, mulai dari penambahan kuota hingga peningkatan pengawasan di tingkat SPBU.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan salah satu persoalan yang perlu segera dibahas adalah ketidaksesuaian antara kuota BBM yang diajukan pemerintah daerah dengan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah provinsi telah mengajukan kebutuhan BBM berdasarkan kondisi kendaraan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun, kuota yang disetujui disebut belum memenuhi usulan tersebut.
“Pemerintah provinsi itu sudah mengajukan kuota BBM kita. Karena memang dari pusat ternyata kuota itu tidak sesuai. Misalnya kita mengajukan 1 juta KL sekian, ternyata dikabulkan hanya 500 ribu KL,” kata Deni.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi membuat ketersediaan BBM tidak sebanding dengan kebutuhan kendaraan yang ada di kabupaten dan kota se-Kaltim.
Untuk itu, Deni menyebut penambahan kuota menjadi salah satu langkah yang perlu didorong. Namun, persoalan antrean tidak cukup hanya diselesaikan dengan menambah pasokan.
Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi juga perlu diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah praktik pengisian berulang atau pengetapan.
Misal, kata dia, dari masing-masing SPBU dapat didampingi oleh tim satgas untuk memastikan lagi bahwa BBM subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi pengetapan dan lain sebagainya
Selain kuota dan pengawasan, Deni mengusulkan penambahan jam operasional SPBU. Menurutnya, tiga langkah tersebut dapat dilakukan secara bersamaan sebagai bagian dari upaya mengurangi antrean.
“Kalau kuotanya sudah ditambah, kemudian pengawasannya ditingkatkan, yang ketiga jam operasional ditambah lagi, insyaallah tidak ada antrean yang panjang lagi,” katanya.
Sebelumnya Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memaparkan data realisasi penyaluran BBM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim, Rabu (30/9/2026).
Data menunjukkan rata-rata penyaluran Pertalite meningkat 8,7 persen. Pada periode 1 Januari hingga 9 Juni 2026, rata-rata penyaluran tercatat 1.410 KL per hari. Angka tersebut naik menjadi 1.532 KL per hari pada periode 10 Juni hingga 28 September 2026.
Sebaliknya, penyaluran Pertamax turun 21,9 persen dari rata-rata 810,59 KL menjadi 633,42 KL per hari. Pada kelompok BBM diesel, Biosolar naik 3,9 persen dari 550 KL menjadi 571 KL per hari, sedangkan Dexlite turun 39,5 persen dari 90,49 KL menjadi 54,76 KL per hari.
Proyeksi hingga akhir 2026 juga menunjukkan potensi kelebihan penyaluran. Pertalite dengan kuota 205.804 KL diproyeksikan mencapai 211.008 KL atau berpotensi melampaui kuota sekitar 5.204 KL.
Sementara Biosolar dengan kuota 529.670 KL diproyeksikan mencapai 537.691 KL, atau berpotensi melebihi kuota sekitar 8.021 KL.
Karena itu, Deni berharap pemerintah kota dan pemerintah provinsi dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut bersama pihak terkait, sehingga kebutuhan BBM masyarakat dan persoalan antrean dapat ditangani secara menyeluruh.