Reporter: Siswandi Editor: Buniyamin
SANGATTA – Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutim tercatat turun menjadi 9.461 anak. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim melakukan verifikasi dan validasi data bersama operator desa.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto mengatakan, angka tersebut merupakan data terbaru.
Sebelumnya, jumlah ATS di Kutim mencapai 13.411 anak berdasarkan data Maret 2025. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, jumlah tersebut secara bertahap turun menjadi sekitar 11.000 anak, kemudian 10.000 anak, hingga kini berada di angka 9.461.
“Terus turun jadi angka 11.000, terus ke 10.000,” kata Heri.
Menurutnya, penurunan jumlah tersebut tidak seluruhnya menunjukkan anak kembali masuk sekolah. Verifikasi juga menemukan adanya data yang perlu diperbarui karena kondisi anak sudah tidak sesuai dengan status ATS.
Salah satunya, terdapat anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMA tetapi masih tercatat dalam daftar ATS. Ada pula warga yang telah pindah domisili atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun datanya belum diperbarui.
“Banyak kategori di dalamnya yang sebenarnya sudah menurut saya itu sudah tidak harus ada lagi di catatan. Seperti gini, ada yang sudah lulus SMA. Nah, itu yang mestinya keluar dari ATS sudah,” ujarnya.
Untuk menangani ATS yang benar-benar masih berada di luar sistem pendidikan, Disdikbud Kutim melibatkan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Heri menyebut saat ini terdapat 18 PKBM dan satu SKB di Kutim. Lembaga tersebut diarahkan untuk mengakomodasi anak yang putus sekolah agar tetap memiliki akses terhadap pendidikan.
“Program yang sedang kita galakkan bagaimana PKBM dan SKB itu dapat mengakomodir terutama untuk anak-anak yang putus sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, pembaruan data masih diperlukan agar penanganan ATS tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga memastikan status setiap anak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Nah, tetapi mungkin karena ada data yang memang perlu ada perbaikan itu sehingga masih tercatat di ATS,” pungkasnya.