Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Rencana penerapan angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) di Samarinda dinilai dapat menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan keberadaan transportasi massal yang terintegrasi diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari.
Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum, maka jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan dapat ditekan. Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi kebutuhan parkir di badan jalan.
“Artinya baik dari luasan maupun lebar jalannya, saya kira tidak ada masalah,” ucap Deni, Senin (5/10/2026).
Deni menilai pemerintah dapat menyesuaikan jenis armada dengan kondisi masing-masing koridor. Bus berukuran sedang dapat digunakan pada ruas tertentu apabila bus berkapasitas besar kurang sesuai.
Penerapan layanan juga tidak harus langsung dilakukan pada seluruh jaringan. Menurut Deni, pemerintah dapat memulai dari satu atau dua koridor sebagai percontohan, kemudian mengevaluasi pelaksanaannya sebelum memperluas layanan ke kawasan lainnya.
“Dengan begitu nanti bisa dievaluasi, apakah memang efektif atau tidak,” ujarnya.
Rencana tersebut sejalan dengan persiapan Pemkot Samarinda yang telah mendapat dukungan Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan angkutan umum melalui skema BTS menggunakan dukungan APBN 2027.
Deni menilai kesiapan fasilitas juga menjadi bagian penting agar masyarakat tertarik meninggalkan kendaraan pribadi. Halte dan bus stop perlu disiapkan agar akses terhadap layanan transportasi massal lebih mudah.
“Itu nanti yang akan diadakan oleh Dishub untuk melengkapi fasilitas transportasi massal ini,” katanya.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan sehingga program BTS dapat direalisasikan pada 2027.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Wali Kota (Andi Harun) bisa hadir dan bertemu langsung dengan Kemenhub untuk mewujudkan transportasi massal,” harapnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, sebelumnya mengatakan program tersebut akan memperoleh stimulus pembiayaan dari APBN selama tiga tahun. Setelah periode tersebut berakhir, pembiayaan layanan menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda.
Dishub menyiapkan rencana tujuh trayek utama dan enam trayek feeder. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan kajian untuk menentukan trayek yang dinilai potensial menjadi prioritas.
Sejumlah kawasan seperti Samarinda Seberang dan Palaran menjadi wilayah yang banyak mendapat permintaan masyarakat. Sementara Teras Samarinda II diproyeksikan menjadi salah satu titik pemberangkatan.
"Kita sudah dapat lampu hijau untuk di anggaran APBN tahun 20227 angkutan umum berbasis jalan raya dengan skema beli layanan," singkat Manalu.