Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin 

NUNUKAN – Aktivitas nelayan di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan mata pencaharian.

Di tengah luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan jangkauan patroli, keberadaan nelayan juga memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan serta kedaulatan batas wilayah negara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Forum Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, khususnya nelayan di wilayah perbatasan.

Forum yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, tersebut mempertemukan BNPP RI dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Yayasan Satya Bumi.

Nurdin mengatakan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan langsung dengan kawasan perbatasan laut. Aktivitas mereka bahkan dapat menjangkau wilayah yang tidak selalu dapat dipantau secara rutin oleh aparat melalui kegiatan patroli.

Untuk itu, menurut dia, nelayan tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan. Mereka juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat keamanan dan pengawasan batas wilayah negara.

“Nelayan merupakan kelompok yang paling dekat dengan kawasan perbatasan karena aktivitas mereka berlangsung hingga wilayah-wilayah laut yang tidak selalu dapat dijangkau melalui patroli aparat secara rutin,” ujar Nurdin.

Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi nelayan di kawasan perbatasan cukup kompleks. Tidak semua pelintasan batas terjadi karena kesengajaan. Dalam sejumlah kondisi, nelayan dapat memasuki wilayah negara lain akibat kerusakan kapal, perubahan arus laut, maupun cuaca buruk.

Namun, terdapat pula aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dengan negara tetangga.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nelayan perbatasan membutuhkan pendekatan yang lebih terpadu. Tidak cukup hanya mengandalkan penindakan ketika persoalan telah terjadi, tetapi juga perlu memperkuat pencegahan sejak dari tingkat masyarakat.

“Pemberdayaan dan perlindungan nelayan perlu dikembangkan menjadi tata kelola terpadu yang mengintegrasikan berbagai potensi dan kewenangan,” kata Nurdin.

Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan mandat BNPP RI dalam mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.

Melalui koordinasi tersebut, perlindungan nelayan dapat diarahkan pada pembentukan sistem yang menghubungkan aspek keselamatan, pemahaman batas wilayah, pengawasan, bantuan hukum, hingga penanganan ketika nelayan menghadapi persoalan di negara lain.

Dengan pola itu, nelayan diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan perbatasan, tetapi juga dapat berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengamanan batas wilayah negara.

Nurdin menilai penguatan peran masyarakat pesisir menjadi semakin penting karena karakteristik perbatasan laut Indonesia yang sangat luas. Kondisi geografis tersebut membuat pengelolaan batas negara membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang setiap hari beraktivitas di laut.

“Pemberdayaan masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan tetap berjalan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan konkret yang dihadapi nelayan turut menjadi perhatian. Perubahan iklim, misalnya, dinilai turut memengaruhi pola migrasi ikan sehingga nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan.

Perubahan tersebut secara tidak langsung meningkatkan risiko nelayan kecil memasuki wilayah negara lain. Risiko semakin besar ketika kemampuan navigasi dan pemahaman terhadap batas wilayah belum memadai.

Karena itu, Nurdin menekankan pentingnya membangun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan negara, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyerap berbagai masukan dari organisasi masyarakat sipil mengenai kebutuhan nelayan di kawasan perbatasan.

Salah satu yang mengemuka adalah kebutuhan terhadap sistem pendataan yang lebih terpadu mengenai kasus nelayan di wilayah perbatasan. Data tersebut dinilai penting untuk memetakan lokasi rawan, membaca pola kejadian, serta menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat.

Selain itu, penguatan kapasitas nelayan juga menjadi bagian penting. Pemahaman mengenai batas wilayah, kemampuan menggunakan perangkat navigasi, serta sistem pemantauan posisi kapal perlu diperkuat hingga tingkat masyarakat paling bawah.

Nurdin mengatakan, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting bagi BNPP RI dalam menyusun langkah pengelolaan perbatasan yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.

“Yang ingin kita bangun adalah mekanisme yang mampu mencegah persoalan sejak awal, memberikan perlindungan ketika nelayan menghadapi risiko, dan memastikan ada respons yang jelas ketika terjadi persoalan di wilayah perbatasan,” kata Nurdin.

Ia menegaskan, pengelolaan perbatasan laut tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan. Perlindungan masyarakat, keselamatan pelayaran, keberlanjutan ekonomi, serta hubungan baik dengan negara tetangga juga harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi.