Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi warga terdampak kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong.

Bantuan tersebut disiapkan dalam dua tahap, yakni penanganan jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan dasar korban dan bantuan jangka panjang berupa rehabilitasi maupun pembangunan rumah layak huni.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kukar, Fathul Alamin mengatakan pemkab bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar dan Kelurahan Melayu telah melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak.

Menurutnya, bantuan tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para korban kebakaran.

“kita sudah lakukan pendataan bersama dengan pihak kurahan dan kita akan cuma petakan dalam dua bentuk bantuan, pertama jangka pendek,” ujarnya. Selasa (6/10/2026)

Fathul menyebut bantuan permakanan telah mulai disalurkan sejak malam setelah kejadian. Bantuan logistik lainnya juga disiapkan untuk disalurkan dalam beberapa hari ke depan, termasuk kebutuhan pakaian.

“Jadi kita segera akan salurkan untuk bantuan, permakanan tadi malam sudah kita salurkan, tadi pagi sudah kita salurkan, kemudian ada beberapa logistik yang mungkin dalam waktu 1-2 hari ini kita juga akan salurkan, itu untuk jangka pendeknya,” katanya.

“Artinya untuk pemenuhan kebutuhan singkat untuk permakanan para korban ini, termasuk beberapa pakaian bekas,” sambungnya.

Sementara untuk penanganan jangka panjang, Pemkab Kukar mulai memetakan kebutuhan rehabilitasi rumah warga yang terdampak. 

Kesra bersama Baznas akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk menentukan pembagian peran dalam pembangunan rumah layak huni.

Fathul mengatakan, berdasarkan informasi sementara dari pihak kelurahan, sekitar 70 kepala keluarga (KK) terdampak dengan jumlah rumah yang terkena kebakaran mencapai sekitar 50 hingga 60 unit.

“Nah itu kebutuhan jangka panjangnya, itu bantuan kita nanti, kita akan bantu dalam bentuk rehab rumah tidak layak huni, yang kita sekarang dengan BASNAS lagi komunikasi dengan Dinas Perkim untuk berbagi peran,” jelasnya.

Ia menambahkan, rencana bantuan rumah tersebut juga berkaitan dengan program optimalisasi pengumpulan zakat dan sedekah dari aparatur sipil negara (ASN) yang tengah disiapkan Pemkab Kukar.

Melalui program tersebut, zakat atau sedekah dari ASN nantinya dapat dikumpulkan melalui Baznas untuk kemudian dimanfaatkan bagi berbagai kebutuhan sosial, termasuk membantu korban kebakaran.

“Insya Allah ini kebetulan juga berhubungan dengan salah satu program yang mungkin dalam waktu dekat 1-2 hari ini akan dicarangkan oleh Bapak Bupati untuk optimisasi pengumpulan zakat atau shadaqah yang kepada seluruh ASN yang nanti akan langsung otomatis dipotong lewat gaji dan setelah itu terkumpul, dana yang terkumpul dibasnas, itu yang akan kita optimalkan untuk bantuan salah satunya untuk korban kebakaran ini,” ungkapnya.

Fathul menargetkan program rehabilitasi rumah bagi korban kebakaran dapat mulai direalisasikan paling lambat Januari 2027.

“Mudah-mudahan selambat lambatnya di Januari 2027 itu sudah bisa mulai kita realisasikan program ini untuk rehab rumahnya,” katanya.

Namun, pembangunan rumah bagi korban tidak serta-merta dapat dilakukan. Pemerintah masih harus memastikan sejumlah persyaratan, terutama terkait status kepemilikan lahan dan kriteria penerima bantuan.

Fathul menjelaskan, Baznas memiliki ketentuan tersendiri dalam menyalurkan bantuan karena sumber dana yang digunakan berasal dari zakat dan infak masyarakat.

“Itu kenapa tadi kami sampaikan ada berbagai peran antara Kesra lewat BASNAS dan Dinas Perkim. Karena memang kalau BASNAS itu sendiri memang ada beberapa syarat-syarat, misalkan seperti perihal masalah agama, kemudian status dalam astapnya,” ujarnya.

“Karena memang dana yang terkumpul ini adalah dana zakat dan infak dari masyarakat,” sambungnya.

Di sisi lain, Pemkab Kukar juga masih berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Melayu untuk memastikan legalitas kepemilikan lahan yang ditempati para korban.

Hal ini menjadi salah satu persoalan karena tidak seluruh warga terdampak kebakaran merupakan pemilik rumah maupun lahan yang ditempatinya.

“Di luar dari itu yang kemudian nanti akan dibantu oleh Dinas Perkim. Hanya memang kendalanya kita masih coba komunikasi dengan pihak kelurahan terkait dengan status legalitas kepemilikan atas lahan tersebut,” jelas Fathul.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari kelurahan, terdapat cukup banyak warga korban kebakaran yang berstatus sebagai penyewa atau mengontrak rumah.

“Karena informasi dari kelurahan, ada cukup banyak warga korban ini yang mungkin itu mengontrak. Jadi bukan pemilik rumah, jadi yang masih kami coba bilang bagaimana pola perlakuan antara memang pemilik lahan dan yang bukan pemilik lahan,” katanya.

Meski demikian, Pemkab Kukar memastikan akan terus mengupayakan pembagian peran antara Kesra, Baznas dan Dinas Perkim agar bantuan dapat menjangkau seluruh korban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tapi kita coba upayakan berbagai peran,” pungkasnya. (Adv)