Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN — Pembangunan konektivitas darat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) mulai diarahkan pada skema bertahap agar kebutuhan anggaran dan target pekerjaan dapat dikendalikan secara lebih terukur.

Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendorong percepatan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Malinau dan Nunukan. 

Pembangunan tersebut direncanakan dibagi ke dalam sejumlah tahapan mulai 2027 hingga 2029 berdasarkan tingkat prioritas setiap ruas.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian mengatakan kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kaltara masih menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. 

Keterbatasan akses dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat hingga kelancaran distribusi logistik. Itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau.

“Saya selaku Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, melihat ada hal yang perlu dikerjakan di perbatasan Kaltara terutama. Akses jalan di perbatasan ini tidak bagus dan itu berpengaruh kepada sistem logistik masyarakat,” ujar Tito dalam keterangan resminya yang diterima pusaranmedia.com, Rabu (7/10/2026).

Menurut Tito, kebutuhan pembangunan akses jalan Malinau-Nunukan sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Dari pembahasan tersebut, kebutuhan anggaran untuk pembangunan seluruh akses jalan diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat pemerintah perlu menyusun prioritas pekerjaan secara lebih rinci. Pembangunan tidak akan dilakukan sekaligus, tetapi dipecah berdasarkan ruas yang menjadi prioritas serta kemampuan anggaran setiap tahun.

“Tadi kita diskusikan, sebaiknya di-breakdown. 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana dan 2029 mengerjakan mana. Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden,” kata Tito.

BNPP RI selanjutnya akan mengawal rencana tersebut untuk dilaporkan kepada Presiden. Pemerintah juga akan menentukan mekanisme pelaksanaan pembangunan, termasuk opsi pembentukan satuan tugas khusus yang menangani pembangunan jalan Malinau-Nunukan.

Tito menekankan, percepatan pembangunan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, ia mengusulkan rapat koordinasi dilakukan secara berkala setiap tiga atau empat bulan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana.

Forum koordinasi tersebut nantinya dapat melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menangani bidang kehutanan dan lingkungan hidup, serta Pemerintah Provinsi Kaltara dan pemerintah kabupaten terkait.

Tidak hanya rapat koordinasi, setiap instansi pelaksana juga diminta menyusun rencana kerja bulanan yang dilengkapi target terukur. Langkah itu diperlukan agar perkembangan pembangunan dapat dipantau sekaligus dievaluasi secara berkala.

“Sehingga kita yakinkan betul bahwa pembangunan jalan ini bukan setelah rapat lalu bubar begitu saja, tapi betul-betul di-follow up,” tegas Tito.

Percepatan pembangunan jalan Malinau-Nunukan dinilai memiliki arti strategis bagi kawasan perbatasan Kaltara. Selain memperbaiki konektivitas antarwilayah, infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta mendorong pergerakan ekonomi.