Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti pemenuhan kebutuhan energi di daerah, terutama pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang dinilai masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kodam VI/Mulawarman, Rabu (7/10/2026).
Untuk BBM, Seno menyebut kuota yang ditetapkan untuk Kaltim masih berada di bawah kebutuhan yang diusulkan pemerintah daerah. “Kita minta di 2026 ini, kuota yang sudah disepakati tolong dipenuhkan ke Provinsi Kaltim," kata Seno.
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltim mengusulkan kebutuhan BBM sekitar 1 juta kiloliter. Tapi, kuota yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baru sekitar 500 ribu kiloliter.
"Artinya ada 50 persen yang masih menggantung ini. Kita akan menyampaikan itu ke BPH Migas ke depan," ujarnya.
Menurutnya, persoalan pemenuhan kuota tersebut bukan kali pertama terjadi.
Ia menyebut pada 2024 dan 2025 kuota BBM untuk Kaltim juga belum selalu terpenuhi.
Selain BBM, Pemprov Kaltim turut menyoroti pasokan listrik. Seno mengakui sebelumnya masyarakat sempat mengalami pemadaman bergilir hingga sekitar lima jam dalam tiga hari sekali.
Namun, berdasarkan penjelasan General Manager PLN dalam rakor tersebut, kondisi kelistrikan saat ini mulai kembali terpenuhi.
Seno berharap Kaltim ke depan tidak hanya menjadi daerah penghasil energi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakatnya.
"Batubara ada di Kaltim, kemudian PLTU banyak di Kaltim, apalagi sebentar lagi PLTA juga akan ada di Kaltim. Maka tidak boleh masyarakat Kaltim tidak menikmatinya," tegasnya.
Di sisi lain, Seno memastikan kondisi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kaltim saat ini terkendali.
Satgas terpadu yang melibatkan TNI, Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disebut telah bekerja maksimal.
Terkait dampak Karhutla terhadap kesehatan, Seno menyebut sebelumnya terdapat sekitar 13 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Menurutnya, kasus tersebut kini telah menurun dan sebagian besar telah ditangani melalui kerja sama Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, hingga Puskesmas.
"Dari 13.000 ini sekarang sudah tinggal sedikit yang masih ada dan segera terus diselesaikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat," katanya.
Seno menyebut kasus ISPA paling banyak terjadi pada periode puncak Karhutla sekitar Juli hingga Agustus 2026.
Pemprov Kaltim juga menjalankan program pemeriksaan dan pemulihan kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak.