Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Naiknya jumlah kampung yang masuk kategori Maju dan Mandiri di Kabupaten Berau belum menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengendurkan perhatian terhadap pembangunan di tingkat kampung.

Di balik capaian tersebut, masih terdapat 30 kampung yang berada pada status Berkembang. Kondisi itu menjadi salah satu fokus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kampung.

Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu mengatakan peningkatan status kampung seharusnya tidak berhenti pada perubahan predikat. Ada ukuran yang lebih penting, yakni sejauh mana kemajuan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kampung yang telah mencapai kategori Maju maupun Mandiri tetap harus memperkuat tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Status itu bukan tujuan akhir. Yang paling penting, masyarakat merasakan adanya perubahan dari pembangunan yang dilakukan pemerintah kampung,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah kampung didorong tidak hanya mengandalkan dana transfer dalam menjalankan pembangunan. Potensi ekonomi lokal perlu dikembangkan agar kampung memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang program secara lebih berkelanjutan.

DPMK juga mengarahkan agar penyusunan program kampung tidak dilakukan berdasarkan perkiraan semata. Data dalam instrumen Indeks Desa perlu digunakan untuk menentukan persoalan yang benar-benar membutuhkan penanganan.

Mulai dari kebutuhan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Di sisi lain, 30 kampung yang masih berada pada kategori Berkembang membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik. DPMK Berau akan memetakan persoalan masing-masing kampung untuk mengetahui faktor yang membuat peningkatan status belum terjadi.

Tentram menyebut kondisi setiap kampung tidak selalu sama. Karena itu, intervensi pembangunan tidak bisa diseragamkan.

“Setiap kampung punya persoalan yang berbeda. Data menjadi dasar untuk menentukan penguatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Pemetaan melalui Indeks Desa nantinya digunakan untuk melihat sektor yang masih menjadi titik lemah. Persoalan aksesibilitas, kondisi infrastruktur, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah berikutnya.

Dengan pendekatan tersebut, DPMK berharap kampung yang masih berstatus Berkembang dapat mengejar ketertinggalannya secara bertahap, sementara kampung yang sudah Maju dan Mandiri tidak berhenti berkembang hanya karena telah memperoleh predikat lebih tinggi.

Sebab, bagi pemerintah daerah, keberhasilan pembangunan kampung bukan semata-mata terlihat dari banyaknya kampung yang naik kelas, tetapi dari semakin kuatnya kemampuan kampung memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. (Adv)