Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Persoalan konektivitas menuju Krayan, Kabupaten Nunukan, menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dalam upaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).
Keterisolasian wilayah yang berada di dataran tinggi tersebut dinilai masih menjadi tantangan, terutama dalam mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Hingga kini, transportasi udara dan jalur sungai masih menjadi pilihan utama untuk menjangkau sejumlah wilayah Krayan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menilai kondisi tersebut perlu segera diatasi melalui pembangunan konektivitas yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau.
Menurut Tito, keterbatasan akses menyebabkan perjalanan menuju kawasan perbatasan membutuhkan waktu panjang dan berdampak terhadap mobilitas masyarakat maupun arus logistik.
“Untuk menuju Krayan, masyarakat harus melalui jalur udara atau jalur sungai sampai berhari-hari. Hal ini membuat kita prihatin,” ujar Tito dalam keterangan resminya.
Pemerintah, kata dia, tidak melihat pembangunan infrastruktur perbatasan semata-mata sebagai persoalan fisik. Konektivitas juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Tito menegaskan, pembangunan yang membuat wilayah perbatasan semakin maju akan memperkuat keterikatan masyarakat dengan negara sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian penting dalam sistem pertahanan nasional.
“Kita punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerahnya agar maju, supaya rasa nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, akses jalan menuju Krayan menjadi salah satu infrastruktur yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam rencana pembangunan mulai 2027.
Pemerintah pusat meminta kebutuhan pembangunan jalan disusun secara lebih terukur. Pekerjaan tidak hanya ditentukan berdasarkan panjang ruas yang akan dibangun, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Di tengah rencana pengembangan konektivitas darat, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan Bandara Krayan.
Tito menilai peningkatan dan renovasi fasilitas bandara tetap diperlukan. Keberadaan transportasi udara dianggap memiliki fungsi strategis, terutama selama jaringan jalan belum sepenuhnya tersambung dan untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat secara cepat.
“Hal itu juga penting, karena bisa memotong jalur logistik, untuk mobilitas orang, dan lain-lain. Meskipun nanti akses jalannya sudah ada, tidak apa-apa,” kata Tito.
Menurut dia, pembangunan jalan dan pengembangan bandara tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan dengan fungsi yang saling melengkapi.
Jika akses darat nantinya telah terhubung, transportasi udara tetap dapat menjadi alternatif, terutama untuk perjalanan yang membutuhkan waktu lebih singkat serta distribusi barang dan kebutuhan tertentu ke kawasan perbatasan.
BNPP RI selanjutnya akan mengawal rencana penguatan konektivitas tersebut melalui koordinasi bersama kementerian/lembaga, TNI dan pemerintah daerah.
Dengan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, akses menuju Krayan diharapkan tidak hanya menjadi lebih terbuka, tetapi juga mampu menekan biaya dan waktu distribusi logistik, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperluas akses terhadap pelayanan dasar.