Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan 

SANGATTA – Pendataan kelompok berisiko terinfeksi HIV di Kabupaten Kutim masih menyisakan kelompok yang belum sepenuhnya masuk dalam pencatatan resmi pemerintah.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia.

Sebagian informasi mengenai kelompok tersebut, selama ini diperoleh melalui penjangkauan yang dilakukan komunitas di lingkungan yang sulit diakses petugas kesehatan secara langsung.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim menyebut informasi yang dihimpun melalui penjangkauan komunitas itu sebagai data bayangan.

Data itu menjadi salah satu sumber informasi untuk mengetahui keberadaan orang-orang yang perlu diarahkan menjalani pemeriksaan HIV.

Keberadaan komunitas dinilai penting karena anggota komunitas memiliki akses lebih mudah ke lingkungan tertentu. 

Kedekatan tersebut membuat proses penggalian informasi dan penjangkauan terhadap kelompok sasaran dapat dilakukan tanpa membawa identitas sebagai petugas resmi pemerintah.

Data yang dihimpun dari penjangkauan tersebut kini akan diarahkan masuk ke dalam pendataan Dinkes Kutim. 

Selanjutnya, data itu kemudian nantinya akan disinkronkan dengan sistem pendataan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Dinkes Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, tidak semua kelompok berisiko dapat ditemukan oleh petugas secara langsung.

Karena itu, peran komunitas dibutuhkan untuk membantu menemukan sasaran pemeriksaan.
“Mereka kan bukan petugas secara resmi.

Sehingga mereka justru malah mudah masuk ke komunitas-komunitas tadi. Kemudian menggali info-info dan sebagainya,” kata Yuwana.

Menurutnya, anggota komunitas lebih mudah diterima di lingkungan tertentu karena telah memiliki pengalaman dan kedekatan dengan kelompok yang menjadi sasaran penjangkauan.

“Begitu mereka masuk ke komunitas itu mereka bisa diterima. Pada saat mereka menggali informasi, ternyata tahu orang-orang yang menjadi sasaran untuk dilakukan tes,” ujarnya.

Dinkes Kutim dalam penjangkauan itu bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan sejumlah komunitas. 

Sementara di lokasi seperti lokalisasi dan kafe, petugas bersama tim turun langsung untuk memberikan penyuluhan sekaligus melakukan pemeriksaan HIV dan penyakit infeksi menular seksual (IMS).

“Kalau untuk yang lokalisasi, kemudian kafe-kafe, itu petugas kami turun bersama tim biasanya. Itu selain melakukan penyuluhan, kemudian juga ada pemeriksaan HIV dan juga pemeriksaan penyakit infeksi menular seksual,” jelas Yuwana.

Data yang diperoleh melalui KPA dan komunitas tersebut, kata Yuwana, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam pendataan Dinkes agar tidak lagi berdiri sebagai data yang terpisah.

“Nanti semua bisa masuk ke data Kemenkes dan itu bisa sinkron datanya,” pungkasnya.