Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan proses pemulihan atau recovery bagi warga terdampak kebakaran di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat melakukan monitoring posko bantuan kebakaran, dapur umum, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Kamis (8/10/2026).

Aulia mengapresiasi respons masyarakat, relawan dan berbagai unsur yang sejak awal kejadian ikut membantu penanganan kebakaran hingga proses pemulihan warga.

Menurutnya, kebutuhan korban menjadi salah satu perhatian utama dalam tahapan recovery. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memastikan bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.

Beberapa korban sebelumnya menyampaikan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah peralatan memasak.

“Beberapa korban menyampaikan terkait dengan proses recovery yang harus dilakukan dan menyampaikan beberapa kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok. warga masyarakat hari ini dan kita berupaya bantuan-bantuan yang diberikan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kita,” ujarnya.

Ia menyebut kebutuhan peralatan memasak tersebut kemudian dikoordinasikan pemerintah bersama Baznas melalui pemerintah kecamatan. Bantuan berupa perlengkapan memasak selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak.

“Alhamdulillah hari ini Basnas menurunkan bantuan untuk perlengkapan untuk masak kalau seandainya bahan masakannya banyak dan perlengkapan masaknya tidak ada ya bahan makanan tidak bisa terolah,” katanya.

Selain bantuan untuk kebutuhan rumah tangga, Aulia juga mengapresiasi keberadaan dapur umum yang dibangun BPBD bersama personel Damkar dan dibantu para relawan.

Dapur umum tersebut menyediakan makanan bagi korban, relawan, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan dan recovery pascakebakaran.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan hari ini tadi kita lihat di belakang Ibu-Ibu para relawan yang selama ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan membantu dapur umum yang dibangun oleh BPBD dan teman-teman Damkar itu menyiapkan makanan atau permakanan untuk para relawan, korban, dan seluruh yang terlibat di proses recovery pasca kebakaran,” ucapnya.

Aulia menegaskan, pemulihan tidak hanya dilakukan dari sisi fisik. Kondisi psikologis warga terdampak juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Dari 75 kepala keluarga yang terdampak kebakaran, pemerintah diminta memastikan seluruhnya mendapat pendampingan dan pemantauan.

“Ya, tadi kami juga menyampaikan kepada Lurah untuk selain kita merecovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif fisikis warga masyarakat kita. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan bahwa semuanya bisa terkelola dengan baik,” jelasnya.

Menurut Aulia, proses tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran komunitas dan masyarakat sekitar juga diperlukan untuk saling memantau kondisi warga pascakebakaran.

Ia mengkhawatirkan dampak psikologis akibat kejadian tersebut dapat meninggalkan trauma, stres, maupun persoalan lain bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau harta benda.

“Ini tentunya merupakan pekerjaan besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata, Kita akan tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” tuturnya.

“Kita khawatir pasca kebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya bagi warga masyarakat kita maka kita pun harus hadir untuk membantu warga masyarakat kita menyelesaikan permasalahan yang bersifat fisikis,” sambung Aulia.

Lebih lanjut, Aulia membagi proses recovery korban ke dalam beberapa tahapan. Dalam jangka pendek, pemerintah memastikan aktivitas sehari-hari warga tetap dapat berjalan.

Bagi anak-anak yang bersekolah, pemerintah akan memastikan kebutuhan dan perlengkapan sekolah terpenuhi. Sementara bagi warga yang bekerja, kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan juga menjadi perhatian.

“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terjauh. Bagi yang bersekolah, itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi,” katanya.

“Bagi yang bekerja, itu perlengkapan kebutuhan pekerjaannya. Permakanannya terpenuhi, sehingga kegiatan sehari-harinya itu tidak tergantung,” lanjutnya.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan melakukan pemulihan sesuai kewenangan yang dimiliki. Termasuk melakukan penataan kawasan guna meningkatkan kesiapsiagaan apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

Salah satu evaluasi yang menjadi perhatian adalah akses bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian.

Aulia mengatakan, kondisi akses jalan yang terbatas membuat mobil pemadam kesulitan masuk ke area kebakaran. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses pemadaman.

“Jangka menengah dan jangka panjang kita berusaha untuk merecovery sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi, kita sudah bisa melakukan penanganan sebagaimana mesti,” ujarnya.

“Kalau kayak kemarin karena misalnya jalanan tidak ada, mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya sehingga proses penanganan itu tidak bisa berjalan dengan optimal,” sambung Aulia.

Ia menyebut, berdasarkan laporan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), proses pemadaman kebakaran dalam kondisi normal umumnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit.

Namun, kondisi di lokasi kebakaran Jalan A.M. Alimuddin membuat proses pemadaman berlangsung jauh lebih lama.

“Tadi juga kami disampaikan oleh Kepala Damkar, mereka biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah kemarin itu sampai 2 jam itu pemadaman baru bisa dilakukan atau diselesaikan,” pungkasnya. (Adv)