Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Perluasan jaringan internet publik di Kabupaten Berau untuk sementara bukan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah memilih mengubah pola pengelolaan dengan memastikan fasilitas yang sudah tersedia tetap berfungsi dan memberi manfaat nyata.
Kebijakan tersebut membuat pembangunan titik Wi-Fi publik baru tidak masuk dalam fokus program 2026.
Diskominfo Berau kini diarahkan untuk memilah titik jaringan berdasarkan tingkat kebutuhan dan intensitas pemanfaatannya oleh masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi menyebut keberadaan jaringan internet publik akan dipertahankan terutama di lokasi yang memiliki fungsi pelayanan dan aktivitas masyarakat cukup tinggi.
“Kita jaga adalah titik yang memang dibutuhkan masyarakat,” kata Didi.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, kantor kampung serta ruang publik yang ramai digunakan warga.
Dengan pola tersebut, anggaran yang tersedia tidak tersebar untuk membuka terlalu banyak titik baru, tetapi diarahkan pada keberlangsungan jaringan yang telah berjalan.
Menurut Didi, tantangan digitalisasi daerah saat ini bukan semata-mata menambah jumlah akses internet.
Persoalan yang tidak kalah penting adalah memastikan jaringan yang sudah dibangun tetap stabil, terawat dan bisa digunakan ketika masyarakat membutuhkannya.
Untuk itu, Diskominfo tetap menyiapkan anggaran pemeliharaan bagi titik-titik yang dipertahankan. Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan terus menambah jaringan tanpa dukungan biaya perawatan yang memadai.
“Digitalisasi tetap kita jalankan, tetapi harus menyesuaikan kemampuan anggaran. Kita lebih mengutamakan kualitas layanan,” ujarnya.
Didi juga mendorong agar WiFi publik yang masih tersedia tidak hanya digunakan untuk kebutuhan akses internet sehari-hari.
Fasilitas tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran, mengakses layanan pemerintahan hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Berau tidak menghentikan agenda transformasi digital, melainkan mengubah prioritasnya.
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan digitalisasi kini diukur bukan dari banyaknya titik Wi-Fiyang dibangun, tetapi seberapa besar manfaat jaringan tersebut benar-benar dirasakan warga. (Adv)