Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap berulang di Kabupaten Nunukan mendorong DPRD Nunukan meminta adanya perubahan pola distribusi dan penguatan sistem ketahanan pasokan. Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena gangguan pasokan BBM tidak hanya memicu antrean, tetapi juga berpotensi mengerek harga di tingkat masyarakat.
Komisi II DPRD Nunukan belum lama ini menyambangi Kantor Pusat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta. Pertemuan tersebut salah satunya membahas kepastian kuota serta sistem distribusi BBM untuk Nunukan.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, mengatakan persoalan BBM di Nunukan tidak cukup diselesaikan dengan menambah pasokan ketika terjadi kelangkaan. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem mitigasi agar distribusi tetap berjalan saat jalur utama mengalami gangguan.
“Kita juga harus memikirkan mitigasi. Jangan sampai ketika terjadi gangguan baru kita mencari solusi. Kita ingin ada sistem yang membuat pasokan tetap bisa bergerak ketika jalur utama mengalami masalah,” ujar Andi.
Ia menilai kepastian pasokan BBM merupakan kebutuhan strategis bagi Nunukan. Sebagai daerah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan, BBM menjadi penopang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, nelayan, perdagangan, pertanian, perkebunan, hingga budidaya rumput laut.
Karena itu, Andi meminta persoalan distribusi dan ketahanan pasokan menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan BBM di Nunukan.
“Jangan sampai ketika SPBU kosong, masyarakat perbatasan justru lebih mudah mendapatkan BBM dari negara tetangga daripada dari sistem distribusi dalam negeri,” tegasnya.
Andi menjelaskan, persoalan pasokan BBM Nunukan tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis wilayah yang terdiri atas pulau-pulau dan berada di kawasan perbatasan.
Saat ini, pasokan BBM untuk Nunukan didatangkan dari Tarakan. Sebelum sampai ke masyarakat, BBM harus melalui rantai distribusi yang sangat bergantung pada armada pengangkut dan kondisi perairan.
Kondisi tersebut membuat gangguan cuaca, kerusakan kapal, maupun kendala distribusi lainnya dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM di Nunukan.
“Kalau pasokan hanya bergantung pada satu sumber dan terjadi gangguan kapal atau cuaca, masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Karena itu, stok penyangga dan sistem distribusi alternatif perlu menjadi perhatian,” jelas Andi.
Menurutnya, persoalan yang perlu dihitung bukan hanya besaran kuota BBM yang diberikan kepada Nunukan. Pemerintah juga perlu menghitung kemampuan daerah bertahan ketika distribusi dari sumber utama mengalami gangguan.
“Bukan hanya persoalan berapa banyak BBM yang dialokasikan, tetapi berapa lama daerah mampu bertahan apabila distribusi dari Tarakan mengalami gangguan,” katanya.
Kondisi tersebut semakin kompleks karena posisi Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ketika BBM dalam negeri mengalami kekosongan, masyarakat di wilayah seperti Sebatik memiliki akses geografis yang relatif lebih mudah terhadap BBM dari Malaysia.
Andi menyebut, dalam kondisi tertentu, harga BBM asal Malaysia yang dijual secara eceran di Sebatik dapat mencapai sekitar Rp25.000 per botol.
“Ketika BBM dalam negeri tidak tersedia, alternatif dari Malaysia menjadi pilihan yang secara geografis lebih mudah dijangkau,” ujarnya.
Menurut Andi, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan distribusi BBM di wilayah perbatasan. Ia menilai ketahanan energi di perbatasan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi melalui sistem dalam negeri.
Ia menegaskan, penanganan persoalan BBM tidak boleh selalu bersifat reaktif setelah kelangkaan terjadi. Mitigasi harus disiapkan sejak awal, termasuk melalui penyediaan stok penyangga dan skema distribusi alternatif.
“Kita ingin memastikan BBM itu tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Kalau titik layanannya kurang, kita perlu tambah titik layanan. Kalau distribusinya menjadi persoalan, distribusinya yang harus diperkuat,” tegasnya.
Selain stok penyangga, DPRD Nunukan juga mendorong adanya armada cadangan atau sistem pengangkutan alternatif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi apabila kapal atau sarana transportasi utama mengalami gangguan.
Andi menjelaskan, distribusi BBM di Nunukan memiliki tantangan geografis yang berbeda-beda. Sejumlah wilayah membutuhkan jalur laut, sungai, jalan darat, bahkan jalur udara.
Dengan kondisi tersebut, gangguan pada satu titik distribusi dapat memengaruhi rantai pasokan secara lebih luas.
“Kalau stok di penyalur menipis, masyarakat akan menghadapi antrean. Pada saat yang sama, harga BBM eceran dapat meningkat karena pasokan terbatas,” ungkapnya.
Karena itu, Komisi II DPRD Nunukan mendorong BPH Migas bersama pemerintah dan pihak terkait melihat kebutuhan Nunukan secara khusus dalam perencanaan distribusi BBM.
Menurut Andi, kebijakan distribusi untuk daerah perbatasan tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan wilayah yang memiliki akses transportasi dan infrastruktur distribusi lebih mudah.
“Kami meminta persoalan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan BBM di Nunukan,” pungkasnya.