Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN — Sekitar 900 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih membutuhkan fasilitasi pendidikan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang menengah di Kabupaten Nunukan.
Keterbatasan daya tampung beasiswa menjadi salah satu persoalan yang disoroti Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau dalam pertemuan dengan Plt Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan.
Pertemuan itu juga membahas penguatan kerja sama perbatasan, pengembangan ekonomi, serta peningkatan pelayanan transportasi laut rute Nunukan–Tawau.
Dalam pembahasan pendidikan, Konsul KRI Tawau menyoroti kebutuhan penambahan kapasitas sekolah dan dukungan pembiayaan bagi anak-anak PMI yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia.
Saat ini, fasilitas pendidikan melalui program beasiswa baru mampu menampung sekitar 500 hingga 600 siswa. Sementara itu, masih terdapat sekitar 900 anak PMI yang membutuhkan fasilitasi agar dapat mengakses pendidikan menengah di tanah air.
“Kita berharap ada skema kerja sama dan penguatan kapasitas sekolah-sekolah menengah di Nunukan, seperti di SMK Negeri 1 Nunukan, Mutiara Bangsa Sebatik, hingga Pesantren Hidayatullah,” ujar Kepala Konsul KRI Tawau, Dino Nurwahyudin.
Menurutnya, keberadaan anak-anak PMI yang melanjutkan pendidikan di Nunukan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
“Anak-anak PMI yang melanjutkan sekolah di tanah air tidak hanya mengenyam pendidikan, tetapi keberadaan mereka juga turut menghidupkan perekonomian lokal Nunukan dari sektor tempat tinggal dan kebutuhan harian,” ungkapnya.
Untuk itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait untuk mencari skema yang dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak PMI.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan keberlanjutan pendidikan sekaligus memberikan kesempatan lebih luas bagi mereka untuk memperoleh pendidikan di Indonesia.
Selain persoalan pendidikan, pertemuan tersebut turut menyoroti potensi ekonomi kawasan perbatasan, khususnya hubungan perdagangan dan ketenagakerjaan antara Kabupaten Nunukan dan Sabah, Malaysia.
"Tingginya kebutuhan tenaga kerja di Sabah, yang sebagian dipenuhi oleh PMI, dinilai menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan," ujarnya.
Dalam pembahasan itu, muncul kebutuhan untuk mendorong regulasi khusus atau skema pengembangan kawasan ekonomi yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aktivitas perdagangan lintas batas, membuka peluang ekonomi yang lebih luas, serta menekan potensi penyelundupan.
Penguatan tata kelola ekonomi perbatasan juga dipandang penting agar Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi jalur perlintasan barang dan orang, tetapi mampu memperoleh nilai tambah ekonomi dari posisinya yang strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Di sektor transportasi, perkembangan tindak lanjut atas aspirasi para pengusaha feri yang melayani rute Nunukan–Tawau.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi penyesuaian tarif tiket, biaya penimbangan barang bawaan penumpang, serta peningkatan pelayanan di Pelabuhan Tawau.
"Berbagai masukan tersebut perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk mendorong pelayanan transportasi laut lintas negara yang lebih efektif dan adil bagi pengguna jasa maupun pelaku usaha," ucap Dino.
Iwan menegaskan, Pemkab Nunukan berkomitmen memperkuat sinergi dengan perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dan pemerintah pusat, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, melindungi PMI, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan membutuhkan koordinasi antarlembaga agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita pada dasarnya berkomitmen bersama untuk mengawal dan menindaklanjuti sejumlah isu strategis yang telah dibahas. Kerja sama itu diharapkan dapat memperkuat hubungan lintas batas sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan," pungkasnya.