Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengkaji langkah penanganan kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk.
Salah satu upaya yang disiapkan ialah memetakan lokasi potensial untuk pembangunan hidran hingga menyediakan tempat penampungan air.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan, penyediaan hidran tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus menyesuaikan kapasitas jaringan pipa air bersih yang tersedia.
Ia menjelaskan, jaringan pipa yang saat ini melayani warga di kawasan tersebut hanya berdiameter 2,5 inci.
Sementara ikebutuhan pipa untuk mendukung hidran pemadam kebakaran minimal berdiameter 4 hingga 6 inci agar mampu menyediakan pasokan air dalam jumlah besar.
“Ini sudah saya diskusikan dengan teman-teman di PDAM bahwa, misalnya di lokasi ini, kapasitas pipa yang memberikan pelayanan air kepada warga sini enggak mungkin dipasang hidran karena pipanya hanya 2,5 inch. Untuk hidran itu minimal 4 atau 6 inch yang besar, karena daya tampungnya besar,” ujarnya. Sabtu (10/10/2026)
Pemkab Kukar bersama Perumda Air Minum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) akan mengkaji alternatif penyediaan air untuk kebutuhan pemadaman kebakaran di kawasan tersebut.
Sunggono menyebutkan, salah satu opsi yang memungkinkan ialah pengadaan lahan milik masyarakat untuk dijadikan tempat penampungan air.
Fasilitas itu nantinya dapat dimanfaatkan petugas pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran, terutama di lingkungan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Selain penampungan air, pemerintah juga akan memetakan titik-titik yang memungkinkan untuk dibangun hidran dengan mempertimbangkan kondisi jaringan pipa serta aksesibilitas lokasi.
“Tidak mustahil misalnya nanti di antara lahan masyarakat itu kita beli untuk tempat penampungan air ketika ada kebakaran, jadi bisa diambil. Atau nanti di beberapa titik di tengah jalan yang bisa dibangun hidran, karena pipanya harus juga besar. Itu nanti kita lihat titik mana yang paling mungkin,” jelasnya.
Namun, kata Sunggono, pembangunan hidran harus disertai perencanaan pemeliharaan agar fasilitas tersebut tetap berfungsi ketika dibutuhkan. Pemerintah akan merumuskan pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme perawatan secara berkala.
Salah satu opsi yang dibahas ialah memanfaatkan lokasi hidran untuk kegiatan tertentu, seperti mencuci selang pemadam kebakaran. Dengan demikian, keberadaan fasilitas tersebut dapat sekaligus dipantau untuk memastikan kondisinya tetap berfungsi.
“Yang paling sederhana, di tempat-tempat hidran yang ada itu kita jadikan tempat untuk, misalnya, mencuci selang. Jadi tetap bisa dimonitor apakah tetap berfungsi atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Sunggono meminta agar wilayah lain di Kukar juga diinventarisasi untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Pemetaan tersebut akan memprioritaskan permukiman dengan kepadatan rumah tinggi, akses jalan terbatas, serta kondisi lingkungan yang menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran menjangkau titik kejadian.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menyiapkan kebutuhan sarana pendukung sejak dini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran di kawasan permukiman.
Dengan kajian dan pemetaan tersebut, Pemkab Kukar berharap penanganan kebakaran tidak hanya bergantung pada respons petugas saat kejadian, tetapi juga didukung ketersediaan sumber air dan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. (Adv)