Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu harapan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperbaiki kondisi hunian mereka.
Pada 2026 ini, sebanyak 531 unit rumah diusulkan menerima bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai total diperkirakan lebih dari Rp10 miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah daerah belum menjalankan program bedah rumah atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari anggaran daerah.
Meski begitu, masyarakat masih berpeluang mendapatkan bantuan melalui program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Untuk program RTLH bedah rumah tahun ini kami belum menjalankan. Namun, kami masih mendapatkan bantuan dari BSPS, program dari pusat, dengan jumlah sekitar 531 unit kalau tidak salah tahun ini,” ujar Aidil Minggu (11/10/2026).
Dalam program tersebut, setiap rumah yang memenuhi kriteria diusulkan memperoleh bantuan sekitar Rp20 juta. Anggaran itu dibagi menjadi Rp17,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima agar penggunaannya dapat diarahkan untuk kebutuhan renovasi rumah sesuai ketentuan program.
Aidil menegaskan, penentuan penerima tidak hanya mengacu pada kondisi bangunan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama kelompok desil 1 hingga desil 4, sebagai dasar pengusulan calon penerima.
“Data yang kami ambil berasal dari DTSEN, mulai desil 1 sampai desil 4 yang kami usulkan ke kementerian. Nantinya kementerian yang memilah, kemudian ada tim fasilitator yang melakukan verifikasi,” jelasnya.
Setelah data diajukan, kementerian melakukan seleksi sebelum tim fasilitator dari balai perumahan turun langsung ke lapangan. Proses tersebut turut melibatkan Perkim Kukar untuk memastikan kondisi rumah dan latar belakang calon penerima sesuai dengan persyaratan bantuan.
Aidil menyebut, sebaran penerima BSPS di Kukar tidak terbagi rata di seluruh 20 kecamatan. Sejauh ini, Kecamatan Kota Bangun dan Muara Badak menjadi wilayah yang memperoleh alokasi lebih banyak.
Selain memastikan kelayakan penerima, pengawasan juga dilakukan terhadap penggunaan dana bantuan. Penerima wajib menggunakan anggaran sesuai peruntukannya dan menyiapkan bukti pembelian material sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Menurut Aidil, verifikasi lapangan menjadi tahapan penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ini diperlukan karena data awal calon penerima masih harus dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kami tetap melakukan verifikasi untuk memastikan penerima manfaat benar-benar warga yang membutuhkan. Sebab, data yang ada belum tentu 100 persen valid, sehingga harus dipastikan kembali di lapangan,” tutupnya. (Adv)