Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA — Maraknya antrean panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengonfirmasi telah memanggil PT Pertamina Patra Niaga guna mencari solusi konkret atas kendala distribusi dan keterbatasan pasokan tersebut.
Dari hasil pertemuan tersebut, pihak Patra Niaga menjanjikan penyaluran pasokan BBM pada tahun 2026 akan disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan.
Meski kuota resmi Kaltim berada pada kisaran 510.000 kiloliter (KL), penyedia mengusahakan kuota aktual penyaluran dapat ditingkatkan hingga mendekati 600.000 KL.
Upaya mendorong penambahan kuota aktual tersebut didasari oleh realitas tingginya kebutuhan energi di Bumi Etam. Pemprov Kaltim sebenarnya telah mengajukan usulan kuota BBM 2026 mencapai sekitar 1 juta kiloliter.
Namun, penetapan kuota yang dikabulkan oleh pemerintah pusat hanya sekitar 50 persen dari total usulan tersebut.
Seno Aji berharap adanya peningkatkan alokasi kuota BBM riil di lapangan agar dapat memangkas antrean kendaraan yang mengular di SPBU.
"Kita minta lebih dari itu. Pihak Patra Niaga mengusahakan kuota aktualnya nanti bisa mencapai sekitar 600.000 KL pada tahun 2026 ini," ujar Seno Aji, Sabtu (10/10/2026).
Keterbatasan kuota BBM ini juga berdampak langsung pada iklim investasi sarana pengisian bahan bakar di Kaltim.
Banyak pengusaha yang menyatakan minat untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru, namun terbentang masalah jaminan pasokan.
Seno menjelaskan, ketidakpastian volume BBM yang diterima membuat operasional SPBU berisiko merugi. Pengusaha enggan membangun SPBU jika alokasi BBM tidak sesuai kapasitas.
Sebagai contoh, jika kapasitas kuota SPBU mencapai 10.000 liter namun pasokan aktual yang didatangkan hanya 5.000 liter, itu otomatis memicu kerugian operasional bagi pemilik SPBU.
Untuk itu, Pemprov Kaltim mendorong agar masalah disparitas antara kuota penetapan dan realisasi pasokan ini dapat segera diselesaikan secara permanen.
Melalui komitmen penambahan kuota aktual hingga 600 ribu KL dari Pertamina Patra Niaga, Pemprov Kaltim berharap kelangkaan dan antrean panjang BBM di masyarakat tidak lagi terulang di masa mendatang.
"Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.