Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG - Perekonomian Kota Bontang tumbuh 3,21 persen sepanjang 2025 setelah mengalami kontraksi 2,51 persen pada 2024.
Perbaikan tersebut diikuti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Capaian itu disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan I DPRD Kota Bontang, Senin (12/10/2026), dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Bontang.
Selain pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sektor nonmigas mencatat pertumbuhan 6,33 persen. Angka kemiskinan juga turun dari 3,74 persen menjadi 3,21 persen, sementara tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang dari 7,06 persen menjadi 6,36 persen.
Adapun IPM Kota Bontang mencapai 83,04. Sejumlah indikator tersebut menjadi gambaran perkembangan pembangunan daerah yang dipaparkan dalam rapat paripurna bertema Berbenah, Bertumbuh dan Berdampak di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Kantor DPRD Bontang.
Neni mengatakan keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan maupun besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, manfaat pembangunan bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.
“Terpenting adalah sejauh mana pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Untuk melanjutkan pembangunan, Pemkot Bontang tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemerintah juga berupaya memperkuat posisi Bontang sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pengembangan fasilitas RSUD Taman Sehat. Pemkot Bontang akan menjajaki dukungan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Di sektor infrastruktur, penanganan banjir menjadi salah satu fokus pemerintah. Upaya tersebut diarahkan pada pengelolaan daerah aliran sungai dan normalisasi secara terpadu.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, turut mengapresiasi kinerja pemerintah daerah. Ia menyoroti keberhasilan Pemkot Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Shemmy Permata Sari, Tim 11 Pemrakarsa Percepatan Pemekaran Kota Administratif Bontang, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan tokoh masyarakat.