Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran di kawasan padat penduduk. Dorongan ini menyusul peristiwa kebakaran di Kelurahan Melayu, Tenggarong.
Anggota DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra mengatakan sejumlah kawasan di Tenggarong telah lama teridentifikasi rawan kebakaran, di antaranya Danau Aji, Gunung Jati dan Jalan Alimuddin.
Ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat yang melibatkan DPRD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pihak kecamatan. Senin (12/10/2026)
Menurut Akbar, kawasan-kawasan tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan sumber air untuk mendukung pemadaman kebakaran. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani.
“Artinya, beberapa kawasan yang terindikasi menjadi rawan kebakaran, terutama Segitiga Merah, Danau Aji, Gunung Jati dan Jalan Alimuddin, ternyata sudah dimitigasi jauh-jauh hari bahwa kawasan itu padat penduduk dan tidak ada jalur air seperti Sungai Mahakam dan lain-lain yang melalui kawasan tersebut,” ujarnya.
Untuk langkah awal, DPRD bersama pihak terkait menyepakati rencana penyediaan tandon air dan pemasangan hidran di kawasan rawan. Sebanyak 14 titik hidran menjadi prioritas penanganan awal.
Akbar menyebut, PDIM telah menyanggupi penyediaan pipa utama untuk mendukung pembangunan jaringan hidran tersebut.
Dengan dukungan itu, ia berharap proses penanganan bisa segera berjalan tanpa harus sepenuhnya menunggu alokasi anggaran tahun berikutnya.
Menurutnya, pembagian sumber pembiayaan perlu dilakukan secara fleksibel. Pekerjaan yang memungkinkan dapat dilaksanakan secara swadaya, sementara kebutuhan lainnya diupayakan melalui anggaran pergeseran, perubahan anggaran, APBD 2027 maupun dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Harapannya, hasil RDP hari ini bukan cuma menunggu anggaran untuk tahun depan, tetapi langsung kita gas. Mana yang bisa kita kerjakan secara swadaya, mana yang bisa melalui anggaran pergeseran perubahan atau 2027, dan mana yang bisa kita tarik dari sektor swasta, terutama CSR,” tegasnya.
Akbar menekankan, langkah tersebut harus dilakukan dengan cepat dan tidak hanya menyasar Segitiga Merah. Kawasan permukiman padat lainnya juga perlu mendapatkan perhatian agar memiliki fasilitas pendukung pemadaman yang memadai.
Selain pembangunan infrastruktur, ia menilai sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Penempatan pipa hidran maupun tandon air perlu dikoordinasikan dengan warga agar tidak menimbulkan penolakan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, terdapat warga yang keberatan jika rumah atau lingkungan mereka digunakan sebagai lokasi penempatan tandon maupun jalur pipa hidran.
Karena itu, forum RT bersama camat dan pihak kelurahan diminta turun langsung melakukan pendekatan persuasif. Sosialisasi sekaligus diperlukan untuk memetakan kawasan rawan dan menentukan lokasi penempatan fasilitas yang paling memungkinkan.
“Harapannya kemudian memang kita turun untuk sosialisasi ke rumah per kawasan di kelurahan untuk penempatan pipa hidran dan juga tandon-tandon,” katanya.
Di sisi lain, kebutuhan armada pemadam kebakaran di tingkat kelurahan dan desa juga menjadi perhatian. Akbar menyebut, keberadaan mobil damkar di wilayah yang jauh dari pusat Tenggarong diperlukan agar penanganan kebakaran tidak terkendala waktu tempuh.
Salah satu wilayah yang disorot ialah Desa Rapak Lambur. Jarak dari pusat Tenggarong dinilai dapat memengaruhi kecepatan respons petugas ketika kebakaran terjadi.
Menurut Akbar, keterlambatan kedatangan armada berisiko membuat api telanjur membesar sebelum proses pemadaman dimulai.
Karena itu, ia berharap evaluasi kebakaran di Kelurahan Melayu menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kebakaran secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sumber air, jaringan hidran, tandon, hingga pemerataan armada pemadam.
Dengan langkah tersebut, risiko kebakaran di kawasan padat penduduk diharapkan dapat ditekan dan respons petugas menjadi lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat. (Adv)