Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Buniyamin
BONTANG – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang mengevaluasi sejumlah layanan publik di sektor pangan, pertanian, dan perikanan melalui Forum Konsultasi Publik 2026. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (13/10/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono, Kepala DKP3 Ahmad Aznem, perwakilan perusahaan, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah layanan yang menjadi pembahasan meliputi Kartu Kusuka bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), bantuan peralatan pertanian dan pupuk, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Sekda Bontang, Sony Suwito Adicahyono menegaskan, forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi wadah untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan kondisi di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan, dan UMKM dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Sony, pengembangan sektor pertanian dan perikanan perlu didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga mendorong perluasan rantai pemasaran agar produk yang dihasilkan masyarakat memiliki jangkauan pasar lebih luas.
Selain program reguler, dukungan terhadap ketahanan pangan juga diarahkan melalui sinergi dengan perusahaan, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
DKP3 Bontang berkomitmen menindaklanjuti masukan yang disampaikan peserta forum sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan layanan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus memberikan manfaat nyata bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat secara luas.