Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Keamanan sistem digital pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi canggih.
Kelalaian pengguna, pengelolaan akses yang lemah, hingga risiko dari lingkungan internal organisasi juga dapat menjadi celah yang mengancam keamanan data dan pelayanan publik.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau memperkuat kesiapan pengelola sistem elektronik melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Insiden Siber, Senin (12/10/2026).
Kegiatan bertema Membangun Tata Kelola Insider Siber yang Aman Berkelanjutan itu menyasar Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Berau bersama pengelola sistem elektronik di masing-masing perangkat daerah.
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi menilai faktor manusia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Sebab, sistem yang memiliki perlindungan teknologi sekalipun tetap berpotensi menghadapi gangguan apabila tidak diimbangi kedisiplinan dan tata kelola yang baik.
Menurutnya, pengamanan digital harus dibangun melalui pemahaman bersama, termasuk dalam mengelola hak akses, mengenali potensi ancaman dan memastikan setiap pengguna bertanggung jawab terhadap sistem yang dioperasikan.
“Keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana orang yang menggunakannya memahami risiko dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Melalui bimtek tersebut, peserta diarahkan untuk mengenali potensi ancaman siber dari lingkungan internal, memahami risiko penyalahgunaan akses, serta meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan kerja masing-masing.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau memastikan layanan pemerintahan digital tetap berjalan dengan aman, terlebih semakin banyak proses administrasi dan pelayanan publik yang bergantung pada sistem elektronik.
Diskominfo Berau berharap penguatan kapasitas sumber daya manusia dapat membangun pola pengamanan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Dengan begitu, pengelolaan data pemerintah tidak hanya bergantung pada perangkat keamanan, tetapi juga didukung budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. (Adv)