Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Balikpapan, Michael Adams menanggapi desakan Aliansi Sipil agar Fraksi PKB DPR RI menginisiasi hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Michael Adams menyatakan PKB Balikpapan akan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Namun, ia menilai tindak lanjut persoalan tersebut di tingkat DPR RI memerlukan dukungan politik dari berbagai partai.

"Kita akan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Untuk masalah ini, karena berbicara politik, kita juga harus menghormati proses-proses politik yang dilakukan partai-partai lain," kata Michael, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, polemik tersebut perlu ditangani secara terbuka agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

Ia menegaskan, prinsip keterbukaan harus berlaku bagi semua pihak, baik dalam membuktikan dugaan yang dipersoalkan maupun dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya.

"Secara politis, sebenarnya kita mendukung keterbukaan dan transparansi. Kalau memang betul terbukti, ya harus dibuktikan. Kalau misalnya tidak terbukti, ya harus disampaikan juga. Intinya, kita mendukung keterbukaan publik," ujarnya.

Michael mengatakan, aspirasi masyarakat terkait polemik tersebut perlu didengarkan dan didiskusikan. 

Tapi usulan politik tidak akan berjalan jauh tanpa dukungan yang memadai dari partai-partai di DPR RI.

Ia juga menilai proses hukum yang ditempuh kelompok masyarakat perlu dihormati. Sebab, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mencari kejelasan atas persoalan yang berkembang.

"Pembuktiannya kan harus melalui proses. Kalau belum, kita sama-sama menghormati proses-proses ini dulu," tuturnya.

Michael menambahkan, persoalan tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab satu partai. 

Penyelesaiannya membutuhkan kemauan bersama dan kepatuhan terhadap mekanisme konstitusi yang berlaku.

Ia juga berpandangan DPR dapat mempertimbangkan langkah sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan terkait hak angket maupun langkah politik selanjutnya harus melalui proses dan pertimbangan bersama.

Menurut Michael, yang terpenting adalah memastikan persoalan tersebut memperoleh kejelasan melalui mekanisme yang tepat, sehingga tidak terus berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.

PKB Balikpapan, lanjutnya, akan tetap memperhatikan aspirasi publik sekaligus menghormati proses politik dan hukum yang berjalan di tingkat nasional.