Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Pemkot Bontang mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk mendukung pencegahan peredaran gelap narkoba di kawasan rawan.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan sinergi pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan dunia usaha diperlukan agar penanganan persoalan di lingkungan masyarakat berjalan lebih terarah.
Ini disampaikannya saat membuka Rapat Sinergi Program Pemangku Kepentingan pada Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Tanjung Laut Indah, Selasa (13/10/2026).
Agus Haris yang juga menjabat Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kota Bontang berencana menggelar rapat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ada empat sektor yang menjadi prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas berikutnya sesuai kebutuhan.
Ia juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu meningkatkan kemandirian dan produktivitas ekonomi.
Di sisi lain, Agus menegaskan pencegahan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran keluarga juga penting untuk melindungi anak-anak dari pengaruh lingkungan yang berisiko, sehingga mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak dan membangun komunikasi yang baik di rumah.
Orang tua juga diminta memastikan anak-anak sudah berada di rumah sebelum pukul 21.00 Wita. Rapat tersebut turut membahas pemetaan kawasan rawan peredaran gelap narkoba. Kepala BNN Kota Bontang, Lulyana Ramdhani hadir memaparkan langkah penanganan di wilayah yang menjadi sasaran program.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satgas P4GN, Forum RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta Tim Penggerak PKK.
Perwakilan dunia usaha dari PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Kaltim Parna Industri, PT Indominco Mandiri dan BRI Cabang Bontang juga hadir dalam forum tersebut.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan narkoba sekaligus mendorong penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi yang berpotensi memengaruhi ketahanan masyarakat.