Reporter: Nur Hidayah | Editor: Buniyamin
TANJUNG REDEB – Efisiensi anggaran tak harus membuat ruang produktivitas ikut menyempit. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau justru membuka peluang bagi pegawainya untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program UMKM 6403.
Program ini dirancang untuk mendorong pegawai lebih kreatif dalam mencari penghasilan tambahan secara sah, sekaligus membangun budaya kerja yang tetap menjunjung integritas di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji menjelaskan, program tersebut menjadi wadah bagi pegawai untuk mengembangkan potensi usaha tanpa harus bergantung pada penghasilan dari pekerjaan utama.
Menurutnya, kondisi efisiensi perlu disikapi dengan ide-ide produktif, bukan menjadi alasan untuk melakukan praktik yang melanggar aturan. “Efisiensi harus dijawab dengan kreativitas, bukan korupsi atau pungutan liar,” tegasnya.
Melalui UMKM 6403, pegawai diberi kesempatan memproduksi beragam barang maupun makanan yang dapat dikerjakan secara mandiri atau bersama keluarga. Hasilnya kemudian dipasarkan di lingkungan kantor, sehingga kegiatan usaha bisa berjalan beriringan dengan aktivitas sehari-hari.
Mengusung tagline Dari Kami untuk Kita, lapak UMKM tersebut dijadwalkan hadir setiap dua pekan sekali, tepatnya pada Rabu di area Kantor Disdukcapil Berau.
Tak hanya membuka kesempatan berusaha bagi pegawai, keberadaan lapak ini juga diharapkan memudahkan masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan maupun orang-orang yang beraktivitas di sekitar kompleks Kantor Bupati Berau untuk mendapatkan makanan dan produk lainnya.
David menilai, peluang tersebut cukup potensial karena kawasan perkantoran masih memiliki keterbatasan fasilitas kantin dan tempat penjualan makanan. Dengan demikian, program ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus memenuhi kebutuhan pengunjung.
Meski demikian, ia mengingatkan agar aktivitas berjualan tidak menggeser tanggung jawab utama pegawai sebagai pelayan masyarakat. Kepatuhan terhadap jam kerja dan kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas.
“Usaha boleh berkembang, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Ke depan, Disdukcapil Berau juga membuka peluang untuk memperluas program melalui kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat kegiatan, mulai dari pengembangan usaha hingga peluang menghadirkan program yang membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
David menyebut, Disdukcapil sebelumnya pernah menjalin kerja sama dalam penyediaan sembako murah bagi masyarakat. Pengalaman itu menjadi salah satu peluang untuk kembali menghadirkan kegiatan serupa melalui sinergi lintas perangkat daerah. (Adv)