Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN — Peningkatan status Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan menjadi Kelas IIA berpeluang dipertimbangkan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara), Yan Rusmanto menyatakan kemungkinan tersebut akan dikaji berdasarkan beban kerja, ketersediaan fasilitas, kebutuhan personel dan potensi pengembangan satuan kerja.
Pernyataan itu disampaikan Yan saat melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian di Lapas Nunukan, Rabu (14/10/2026).
Menurut Yan, peningkatan status satuan kerja tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan atau harapan.
Diperlukan analisis yang menyeluruh untuk menilai kesesuaian antara beban tugas, dukungan fasilitas, dan kebutuhan sumber daya manusia.
“Bukan tidak mungkin untuk dipertimbangkan. Dengan melihat beban kerja, fasilitas yang tersedia, serta potensi yang ada, hal ini memungkinkan untuk kami kaji dan analisis sebelum dilaporkan kepada pimpinan,” ujar Yan kepada pusaranmedia.com.
Ia mengakui kebutuhan personel menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan.
Peningkatan beban kerja harus diimbangi dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana yang memadai agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.
Untuk itu, pihaknya akan melihat secara objektif apakah kondisi Lapas Nunukan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan untuk diusulkan mengalami peningkatan status.
Yan juga menilai perkembangan program pembinaan kemandirian di Lapas Nunukan menjadi salah satu hal positif yang perlu terus diperkuat.
Berbagai produk warga binaan, fasilitas pemasaran, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan.
Namun, ia menegaskan peluang peningkatan status tetap memerlukan kajian dan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan melihat kebutuhan riil di lapangan, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan, fasilitas dan kebutuhan personel. Hasil analisis tersebut nantinya menjadi bahan laporan kepada pimpinan,” katanya.
Kajian peningkatan status tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari evaluasi pengembangan pelayanan pemasyarakatan di Kaltara, sekaligus memastikan dukungan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan satuan kerja.