Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Akbar Haka Saputra, meminta kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa diperpanjang menyusul kondisi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih tebal di sejumlah wilayah.
Menurutnya, paparan asap berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama memicu gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu, aktivitas belajar yang mengharuskan siswa berada di luar ruangan perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Melihat itu memang harusnya diperpanjang, karena memang berbahaya ya untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan,” ujarnya. Rabu (14/10/2026)
Akbar menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan di tingkat pusat. Diperlukan langkah konkret dan terukur hingga ke tingkat daerah, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga kelurahan, agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Ia menyebut persoalan tersebut juga sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP). Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, dengan pembagian peran yang jelas dalam upaya pencegahan maupun penanganannya.
“Memang harus secara parsial, secara kecil kita bahas di masing-masing kecamatan atau kabupaten dan kecamatan hingga kelurahan langkah seperti apa yang harusnya kita lakukan untuk menangani kasus karhutla tersebut,” katanya.
Selain menyoroti penanganan karhutla, Akbar juga mengkritik munculnya penggalangan donasi yang dilakukan unsur pemerintah untuk penanganan bencana tersebut.
Ia menilai pemerintah semestinya mengambil peran utama melalui kebijakan mitigasi dan penanganan berskala besar, sedangkan penggalangan donasi lebih tepat dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat.
“Kalau donasi itu cukup dilakukan oleh teman-teman komunitas, sedangkan untuk pemerintah tersendiri harusnya mulai memitigasi dalam hal yang cukup besar, langkah apa yang diambil, bukan pemerintah membuka open donasi seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan karhutla di Kalimantan Timur juga berdampak hingga ke negara tetangga akibat asap yang ditimbulkan. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak boleh dilakukan secara biasa-biasa saja.
Untuk itu, Akbar mendorong pemerintah agar lebih serius dan masif dalam menangani karhutla, baik melalui upaya pencegahan maupun penanggulangan di lapangan.
Ia kembali menegaskan, perpanjangan PJJ perlu dipertimbangkan selama kondisi udara belum aman bagi aktivitas luar ruangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang masih menjalani kegiatan pendidikan.
“Terutama dengan tadi harus diperpanjang, karena berbahaya untuk teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan, terutama anak didik kita,” pungkasnya. (Adv)