Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin 

SANGATTA – Pemkab Kutim menargetkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85,84 persen pada 2026. 

Target itu setara dengan 193.860 pekerja yang diproyeksikan terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Target itu menjadi bagian dari upaya Pemkab Kutim memperluas perlindungan pekerja di tengah tantangan geografis wilayah yang mencapai 31.239,84 kilometer persegi. 

Kondisi wilayah yang terdiri atas kawasan pedalaman, pesisir dan pegunungan membuat akses informasi, serta pelayanan jaminan sosial belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan masih ada masyarakat yang belum memahami manfaat dan prosedur pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Hal tersebut disampaikannya di hadapan Tim Penilai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Award 2026 di Jakarta.

"Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui, pertama karena luasnya Kutai Timur. Yang kedua, mungkin juga mereka tidak tahu dan tidak paham bagaimana cara mendaftarkannya," ujar Ardiansyah.

Untuk memperluas kepesertaan, Pemkab Kutim menjalankan empat strategi, yakni meningkatkan kepatuhan badan usaha, memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan tenaga non-ASN, mengoptimalkan layanan digital, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Pelaksanaan strategi tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BPJS Ketenagakerjaan. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) berperan dalam perluasan kepesertaan melalui ekosistem desa, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyasar tenaga pendidik. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja turut mendukung pelaksanaan program tersebut.

Pemkab Kutim juga memanfaatkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah akses pendaftaran dan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kendala administratif yang dihadapi masyarakat.

Selain melalui layanan digital, pemerintah daerah mengandalkan pendekatan langsung atau jemput bola. 

Camat dan kepala desa dilibatkan untuk membantu menyampaikan informasi sekaligus mendorong masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ardiansyah hadir dalam pemaparan di Jakarta tersebut bersama Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutim, Sulisman, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan.

Meski demikian, capaian perlindungan pekerja pada 2026 masih mengacu pada proyeksi yang disampaikan pemerintah daerah. 

Target 85,84 persen dengan estimasi 193.860 pekerja tersebut menjadi tolok ukur perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kutim.