Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Polemik rencana akses jalan menuju bangunan usaha ritel atau makanan beku milik PT Suri Retail Nusantara di pintu masuk utama Perumahan Balikpapan Regency berlanjut ke DPRD Balikpapan.
Warga kini menunggu pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah mediasi belum menghasilkan kesepakatan di Polresta Balikpapan, Jumat (16/10/2026).
Ketua RT 39 Perumahan Balikpapan Regency, Joko mengatakan pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pihak, tetapi perwakilan PT Suri Retail Nusantara tidak hadir.
"Semua pihak hadir, cuman dari PT Suri yang tidak hadir. Jadi cuman hanya omong kosong saja, kalau tidak hadir tidak ada yang bisa dibicarakan secara matang," ucap Joko.
Menurut Joko, permohonan RDP yang diajukan Forum RT Balikpapan Regency telah mendapat disposisi dari DPRD Balikpapan.
Rapat dijadwalkan berlangsung di Komisi III DPRD Balikpapan pada Senin (19/10/2026). "Surat kami yang di DPRD sudah disposisi dan akan dilakukan RDP di Komisi III hari Senin besok tanggal 19," tuturnya.
Dalam RDP tersebut, warga berharap seluruh pihak terkait dapat hadir, mulai dari perwakilan pemerintah, PT Suri Retail Nusantara, Forum RT Balikpapan Regency hingga pengembang perumahan.
Joko berharap pertemuan itu dapat menjadi ruang untuk membahas keberatan warga terhadap rencana akses jalan di pintu masuk utama perumahan.
Warga sebelumnya mempersoalkan rencana akses tersebut karena khawatir berdampak pada kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
Kondisi jalan yang menurun dan menikung juga menjadi perhatian warga, termasuk potensi aktivitas kendaraan pengangkut barang menuju bangunan usaha tersebut.
Warga turut meminta peninjauan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disebut telah diterbitkan pada 2021.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung membenarkan RDP terkait persoalan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin pukul 14.00 WITA.
"Iya, ada RDP hari Senin jam 2," kata Wahyullah.
Terkait ketidakhadiran PT Suri Retail Nusantara dalam mediasi sebelumnya, Wahyullah belum memberikan penilaian lebih jauh dan menunggu pelaksanaan RDP.
"Setelah RDP nanti baru kita lihat," ujarnya.
Ia menambahkan, jika perusahaan kembali tidak hadir dalam RDP, tindak lanjut persoalan tersebut akan bergantung pada pembahasan dan kesepakatan anggota komisi.
Melalui RDP tersebut, warga berharap polemik akses jalan dapat dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil turut mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan dan kepentingan warga perumahan.