Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Samarinda, Yasin Sukaryo menyoroti kinerja lurah setempat yang dinilai perlu meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan kehadiran lurah dalam kegiatan warga serta komunikasi dengan LPM sebagai mitra pemerintah kelurahan.
Hal ini mencuat setelah sebelumnya Sekretaris Kelurahan (Seklur) memberikan klarifikasi terkait kinerja lurah yang menjadi perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Balikpapan.
Yasin mengatakan berdasarkan pengamatannya, pola kepemimpinan lurah saat ini berbeda dibandingkan dengan sejumlah lurah sebelumnya.
Menurutnya, lurah terdahulu lebih aktif berkoordinasi dengan LPM dan organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut.
"Memang agak berbeda dibandingkan dengan lurah-lurah sebelumnya. Lurah-lurah sebelumnya itu selalu berkoordinasi bersama LPM sebagai mitra dan organisasi-organisasi yang ada di kelurahan," ucap Yasin, Jumat (16/10/2026).
Selain koordinasi, Yasin menyoroti kehadiran lurah dalam kegiatan masyarakat, mulai dari kegiatan keagamaan hingga kegiatan sosial.
Ia menilai lurah saat ini relatif jarang hadir secara langsung ketika menerima undangan dari warga. Berdasarkan perkiraannya, dari lima kali undangan yang disampaikan masyarakat, lurah hanya hadir satu kali.
"Bisa dikatakan mungkin perbandingannya lima dibanding satu. Lima kali diundang, satu kali bisa hadir," katanya.
Yasin menyebut dalam sejumlah kegiatan, kehadiran pemerintah kelurahan lebih sering diwakilkan kepada sekretaris kelurahan atau Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib).
Ia mengaku menerima keluhan warga yang berharap dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan lurah, sehingga kehadiran pimpinan kelurahan diperlukan agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, serta persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Yasin menegaskan, lurah seharusnya memahami kondisi wilayah kerja dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Sebab, jabatan tersebut bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab untuk mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jelas lurah itu 'kan ujung tombak dari pemerintahan, yang untuk melayani, bukan untuk dilayani," tegasnya.
Ia juga menilai pemimpin yang baik harus mampu merangkul berbagai pihak dan membangun sinergi dengan organisasi di wilayahnya.
Koordinasi dengan LPM, ketua RT dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Saat diminta memberikan penilaian terhadap kinerja lurah, Yasin menyebut angka 60 sebagai nilai yang menurutnya sesuai dengan evaluasinya selama ini. "Kalau masalah untuk nilai, paling maksimal ya, saya jujur saja 60," ucapnya.
Atas penilaian tersebut, Yasin berharap pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja lurah Gunung Samarinda.
Ia bahkan meminta agar penggantian pejabat dapat dipertimbangkan apabila terdapat sosok lain yang dinilai lebih mampu menjalankan tugas pemerintahan dan membangun hubungan dengan masyarakat.
"Untuk rekomendasinya, saya mohon pihak-pihak terkait bisa memberikan lurah yang memahami masalah kinerja. Dalam artian, lurah itu butuh pengabdian, bukan tujuan," katanya.
Ia berharap Kelurahan Gunung Samarinda ke depan dipimpin oleh sosok yang lebih aktif hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan wilayah, serta mengutamakan pelayanan publik.
Menurut Yasin, kepemimpinan yang mengedepankan pengabdian dan komunikasi dengan masyarakat dapat membantu mendorong pembangunan wilayah sekaligus menjaga kerukunan warga.
"Saya berharap pembangunan di Gunung Samarinda dapat berjalan lebih baik dan kehidupan masyarakat semakin rukun," harapnya.
Sementara saat dikonfirmasi mengenai sorotan Ketua LPM tersebut, Lurah Gunung Samarinda, Sarjoko Wiyono belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp pribadi, tetapi hingga berita ini disusun belum mendapat respons hingga, Sabtu (17/10/2026).