Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA — Aksi protes keras dilayangkan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) menyusul krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang melanda wilayah Kaltim.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun secara terbuka mengecam pernyataan pihak pemerintah yang menilai kondisi karhutla masih dalam batas aman.
Kemarahannya memuncak pasca wafatnya seorang bayi yang diduga akibat gangguan pernapasan di tengah pekatnya kabut asap. "Ini yang dikatakan Gubernur aman-aman saja, ini yang kita protes gitu loh," kata Rina Zainun di hadapan awak media, Senin (19/102/2026).
Rina mengungkapkan, selain kasus bayi yang meninggal dunia di Palaran, pihaknya mendampingi anak-anak lain yang terpapar ISPA parah, seperti dua anak di kawasan Pelita 8, di mana salah satunya harus dilarikan ke rumah sakit.
Ia bersama tim relawan merasa gerah melihat lambannya penanganan dan kurangnya empati pemerintah terhadap para petugas di lapangan yang berjibaku memadamkan api hingga larut malam.
"Kami gerah. Mereka kehausan dan kelaparan memadamkan api, lalu pedulikah pemerintah dengan itu? Sampai berkata aman-aman saja dan bahkan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Apa menunggu mati massal dulu?" tegasnya.
TRC PPA juga menyayangkan klaim yang menyebut kematian bayi di Palaran tidak terkait langsung dengan karhutla.
Menurut pengakuan keluarga yang didampingi relawan, sang bayi sebelumnya tidak memiliki riwayat gangguan pernapasan berat, melainkan hanya keterlambatan tumbuh kembang.
"Bahkan ada statement bahwasanya itu bukan meninggal karena sesak napas karena asap. Padahal Ibu korban sudah menjelaskan bahwasanya bayinya tidak mengalami gangguan pernapasan di awal," ungkapnya.
Dalam aksinya, TRC PPA Kaltim memastikan tidak akan membubarkan diri atau meninggalkan lokasi unjuk rasa sebelum Gubernur Rudy Mas'ud turun langsung menemui massa untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang wilayahnya terus membara.
Ada dua tuntutan utama yang disuarakan TRC PPA Kaltim dalam aksi tersebut. Pertama, meminta pemerintah segera menetapkan darurat karhutla sebagai bencana nasional.
Kedua, melengkapi sarana dan prasarana perlengkapan keselamatan serta alat pemadam api modern bagi para petugas pemadam kebakaran dan relawan di lapangan jika status bencana nasional enggan dikeluarkan.
"Tuntutan kita, bagaimana pemerintah bisa menetapkan ini sebagai bencana nasional. Ini bukan Samarinda saja, Kubar dan Kukar juga masih menyala," pungkas Rina.