Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merespons aksi unjuk rasa Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (19/10/2026). 

Aksi tersebut dipicu oleh kekhawatiran atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dugaan jatuhnya korban anak akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Kepala DP3A Provinsi Kaltim, Syarifah Alawiyah mengungkapkan, pemerintah daerah bersiap menyambut dan mengajak massa aksi untuk melakukan audiens secara kondusif di dalam gedung pemerintah. 

Langkah ini diambil agar aspirasi serta tuntutan relawan dapat didengarkan secara langsung oleh instansi-instansi teknis terkait yang telah disiagakan, seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup. 

"Kami berharap unjuk rasa ini bisa dilakukan di dalam ruangan agar komunikasi tercapai dengan baik, efektif, dan tidak terganggu bising lalu lintas. Kita ssudah standby untuk mendengar apa yang diinginkan masyarakat," ujar Syarifah 

Syarifah menegaskan, pemerintah provinsi tidak tinggal diam terhadap krisis kesehatan udara yang mengintai kelompok rentan anak-anak. 

Selain gencar mengedukasi warga di media sosial mengenai protokol penggunaan masker, DP3A Kaltim siap memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) lintas instansi untuk menghasilkan komitmen konkret mitigasi karhutla dan penanganan ISPA.

Pola koordinasi lintas sektor ini sebelumnya telah diterapkan DP3A Kaltim dalam penanganan kasus anak korban lubang bekas tambang, di mana rekomendasi komitmen dari dinas teknis diteruskan langsung kepada Gubernur.

"DP3A selalu memperhatikan kasus-kasus terkait perempuan dan anak. Melalui komunikasi yang baik dalam dialog ini, lembaga terkait dapat merumuskan langkah konkret," tegas Syarifah.