Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono meminta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ini disampaikan Sony saat membuka FKP DP3AKB di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (20/10/2026).
Sony menegaskan, forum tersebut harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap pelayanan pemerintah. “Pelayanan publik yang baik dimulai dari telinga yang mau mendengar,” ujarnya.
Menurut Sony, peningkatan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana membutuhkan kerja sama lintas sektor. Sebab, persoalan tersebut berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terbuka terhadap kritik dan menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Akademisi juga diharapkan memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah.
Sony juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, terutama yang berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak anak.
Ia berharap hasil forum tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ditindaklanjuti melalui perbaikan pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Kepala DP3AKB Kota Bontang, Bahtiar Mabe mengatakan FKP bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Ia berharap peserta forum dapat memberikan masukan konstruktif, mengidentifikasi kendala pelayanan, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bahtiar juga menegaskan pentingnya menyesuaikan program dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kebijakan yang disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran DP3AKB, perwakilan Forkopimda, perangkat daerah, akademisi, organisasi mitra, Forum Anak, pengguna layanan, serta undangan lainnya.
Melalui FKP ini, DP3AKB Bontang diharapkan dapat menyusun langkah perbaikan berdasarkan masukan masyarakat guna menghadirkan pelayanan yang lebih berkualitas dan inklusif.