Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengevaluasi dan menambah alokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Kaltim pada tahun 2026.
Langkah ini diambil guna mengurai kelangkaan dan antrean panjang kendaraan yang masih kerap terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai menggelar audiensi bersama jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dan DPC Hiswana Migas Samarinda, menegaskan bahwa realisasi kuota BBM yang ditetapkan saat ini sekitar 500 ribu Kilo Liter (KL). Menurutnya angka tersebut masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat yang sebelumnya diajukan mencapai lebih dari 1 juta KL.
"Kami meminta agar kuota yang ada itu dipenuhi untuk tahun 2026. Bahkan dengan kuota yang ada pun masih kurang," kata Seno usai pertemuan, Selasa (20/10/2026).
Seno Aji membeberkan, Pemprov Kaltim sebelumnya telah mengusulkan kuota ideal di kisaran 600 ribu KL untuk tahun 2026. Namun, melihat tingginya laju mobilitas warga dan aktivitas ekonomi daerah yang terus berkembang pesat, Pemprov Kaltim mendorong agar alokasi kuota ditingkatkan lagi hingga mencapai 700 ribu KL.
"600 ribu KL, itu harus dipenuhi dan ditambah sedikitlah. Target kita dari Pemerintah Provinsi itu sampai 700 ribu KL," tambahnya.
Melalui dorongan penyesuaian kuota tersebut, Pemprov Kaltim berharap BPH Migas dapat mengakomodasi kebutuhan energi lokal secara presisi demi menjamin kelancaran pasokan BBM subsidi maupun nonsubsidi di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
"Ya, 600 kan ini sudah. Kalau bisa itu harus dipenuhi dan ditambah sedikitlah," harapnya.
Menurutnya perlu ada evaluasi dari BPH Migas agar usulan yang diberikan oleh Pemprov Kaltim bisa disesuaikan antara kuota penetapan dan usulan yang diajukan.
"Perlu ada evaluasi dari BPH Migas agar usulan yang diberikan itu bisa disesuaikan. Artinya, antara kuota dan usulan itu bisa disamakan," pungkasnya.