Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Perbaikan Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali diperjuangkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kukar. Dua ruas jalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat itu diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar pada 2027.
Anggota DPRD Kukar, Fachruddin, mengatakan RDP digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Muara Jawa terkait kondisi kedua jalan tersebut. Dalam rapat itu, DPRD turut mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan guna membahas upaya penanganan.
Menurut Fachruddin, masyarakat telah menantikan perbaikan jalan tersebut selama puluhan tahun. Bahkan, persoalan itu disebut telah berlangsung sejak beberapa kali pergantian camat.
“Jadi tadi kami RDP, kami undang Kepala Dinas PU, Dinas Perhubungan terkait jalan ini. Mudah-mudahan kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana walaupun ini bertahap dan sekaligus karena itu panjang,” ujarnya. Selasa (20/10/2026)
Ia menyebut, total panjang penanganan kedua ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai 10 kilometer. Dengan panjang itu, pembangunan kemungkinan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
DPRD Kukar pun mendorong agar anggaran awal sebesar Rp5 miliar dapat dimasukkan dalam perencanaan 2027. Fachruddin mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan usulan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
“Besok mereka ada rapat Banggar dan insya Allah kami pasti akan suarakan dan akan berjuang,” katanya.
Fachruddin menjelaskan, keterbatasan keuangan daerah menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Kondisi defisit anggaran dalam dua tahun terakhir turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Meski demikian, ia meminta agar perbaikan Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata mendapat perhatian khusus. Menurutnya, alokasi awal Rp5 miliar diharapkan menjadi langkah untuk memulai penanganan, sebelum dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya hingga tuntas.
“Kalau memang anggaran kita belum normal kembali, ya kalau memang sudah normal kan kenapa enggak harus kita bangun full,” ujarnya.
Ia memperkirakan, dengan kebutuhan biaya sekitar Rp10 miliar per kilometer sebagaimana gambaran yang disampaikan Dinas PU, anggaran Rp5 miliar hanya cukup menangani sekitar 500 meter jalan. Karena itu, skema pengerjaan perlu disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Fachruddin menegaskan, apabila pembangunan belum dapat dilakukan melalui semenisasi secara menyeluruh, penanganan awal dapat difokuskan pada pembentukan dan perbaikan badan jalan menggunakan konstruksi yang memungkinkan.
“Iya, jadi kalau toh belum bisa kita semenisasi, paling enggak badan jalannya dirijit dulu, dibentuk dulu supaya masyarakat ini. Terus apa pun hasil panen di dalam itu bisa enak keluar. Bisa nyaman lewat sana. Bisa nyaman dulu, paling enggak difungsikan dulu lah,” jelasnya.
Menurutnya, kedua ruas jalan tersebut memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat. Selain menjadi akses utama warga, kawasan itu juga menunjang kegiatan perkebunan dan berpotensi mendukung pengembangan kampung nelayan pada masa mendatang.
Perbaikan akses jalan diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil panen, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi setempat yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Fachruddin, yang mewakili daerah pemilihan IV meliputi Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga, menegaskan bahwa perjuangan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Ia berharap, meskipun pembangunan dilakukan secara bertahap, penanganan awal dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat tidak terus menghadapi kondisi jalan yang bergelombang dan becek.
“Kita juga paham kondisi anggaran, bukan di Kukar aja, mungkin se-Indonesia juga lagi tidak baik-baik,” pungkasnya. (Adv)