Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan permohonan maaf terkait insiden kesalahpahaman yang terjadi usai aksi unjuk rasa di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim yang digelar GMNI, Senin (19/10/2026) malam.

Permohonan maaf tersebut diutarakan merespons dugaan tindakan arogan salah satu ajudan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang menyenggol kader GMNI. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa insiden tersebut dipicu oleh miskomunikasi di lapangan saat padatnya agenda kegiatan Gubernur sejak pagi hari.

"Kami mengajukan permohonan maaf, mungkin dalam kerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa ada beberapa hal yang miskom," ungkap Ririn saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi Gubernur saat itu sedang banyak kegiatan yang padat sejak Senin pagi, mulai dari briefing, audiensi dengan Bupati PPU, hingga menerima TRC PPA.

"Kegiatan itu cukup padat dan melelahkan," ungkapnya. 

Ririn menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh agar pola komunikasi dan pengamanan dalam merespons aspirasi masyarakat serta mahasiswa dapat berjalan lebih humanis dan harmonis di masa mendatang.

"Intinya ke depan ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kaltim. Semoga ke depan kerja sama dan sinergi kita dengan masyarakat serta mahasiswa bisa jauh lebih baik," tambahnya.

Mengenai personel ajudan yang terlibat dalam insiden tersebut, Ririn mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan merupakan anggota kepolisian yang diperbantukan untuk melakukan pengawalan melekat kepada kepala daerah. Terkait tindakan disiplin atau teguran teknis, mekanisme penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada internal kepolisian.

"Ajudan tersebut merupakan anggota Polri yang diperbantukan," pungkasnya.