Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Isu aktual dan keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari simulasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris berhadapan langsung dengan wartawan untuk menjawab pertanyaan seputar program pemerintah dan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Simulasi tersebut berlangsung di Gedung Learning Centre PT Badak NGL dalam rangkaian UKW yang digelar selama dua hari, 20–21 Oktober 2026. Sebanyak 30 wartawan dari Bontang dan Kalimantan Timur mengikuti kegiatan tersebut.
Kehadiran Agus Haris bukan sekadar untuk membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan pers. Ia juga menjadi narasumber dalam simulasi konferensi pers hingga wawancara cegat, yang menguji kemampuan peserta menggali informasi secara langsung.
Dalam sesi tersebut, peserta berkesempatan mengajukan pertanyaan, mendalami keterangan narasumber, serta berlatih menyusun berita berdasarkan informasi yang diperoleh.
Situasi ini dirancang menyerupai kondisi peliputan di lapangan, ketika wartawan dituntut bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi dan keberimbangan.
Agus Haris menekankan pentingnya kompetensi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas pemberitaan turut menentukan sejauh mana publik memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan dan program pemerintah.
“Wartawan yang kompeten diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (21/10/2026).
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, profesionalisme wartawan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Pemberitaan tidak hanya dituntut aktual, tetapi juga harus melalui proses verifikasi dan memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan.
UKW ini terselenggara melalui kerja sama Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat dan PWI Kalimantan Timur, dengan dukungan perusahaan.
Agus Haris berharap kegiatan tersebut mendorong wartawan semakin profesional dalam menjalankan fungsi pers, termasuk mengawasi kebijakan publik dan menyampaikan informasi pembangunan secara objektif.
Sinergi pemerintah dan pers, menurutnya, perlu diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi tanpa mengesampingkan independensi media serta tanggung jawab jurnalistik kepada masyarakat.