Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA — Tensi politik dan ruang aspirasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) mendidih ketika massa aksi merangsek masuk halaman kantor pada Rabu (21/10/2026) kemarin.
Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat mengepung markas kepala daerah untuk menagih komitmen penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga desakan evaluasi total program unggulan Gratispol.
Namun, bukannya memberikan jawaban substantif atas keraguan publik terhadap efektivitas program, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud justru melontarkan respons menantang yang dinilai memantik kekecewaan mendalam dari para demonstran.
Di hadapan kerumunan massa yang memenuhi halaman kantornya, Rudy Mas'ud menyahuti tuntutan evaluasi Gratispol dengan menyodorkan opsi ekstrem yakni penghapusan program.
"Gratispol kewenangan ada di sini. Kita putuskan bersama-sama di sini. Penginnya diapakan? Dihapuskan? Dicabut? Kalau Anda setuju, buat surat tanda tangan di sini. Saya cabut tahun depan!" tegas Rudy Mas'ud di hadapan massa aksi.
Melihat eskalasi reaksi massa yang menolak narasi pencabutan tersebut, Rudy Mas'ud berdalih proses perbaikan dan penyempurnaan program Gratispol pada dasarnya telah berjalan melalui pengawasan ketat lembaga auditor hingga aparat penegak hukum.
Ia mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak berjalan sendirian, melainkan berada di bawah asistensi berkala dari DPRD, BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau pengin dievaluasi, tenang. Ini kewenangannya ada di sini, kita putuskan sekarang di sini. Adik-adik maunya bagaimana? Kalau diperbaiki, sudah diperbaiki. Prosesnya kami tidak sendiri. Sampaikan apa yang diinginkan, makanya kami ajak berdialog supaya dinas terkait bisa langsung merespons," kelitnya.
Pernyataan dari Gubernur Kaltim tersebut langsung menuai kritik tajam dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat.
Jenderal Lapangan Aksi, Anggawato menegaskan kekecewaan besarnya atas sikap kepala daerah yang terkesan mengulur waktu sejak awal aksi serta memberikan jawaban yang melenceng dari substansi tuntutan rakyat.
Menurut Anggawato, masyarakat tidak pernah meminta program Gratispol dicabut, melainkan dievaluasi secara transparan karena indikasi ketidaktepatan sasaran di lapangan.
Sikap Gubernur yang malah menyodorkan opsi penghentian program dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap solusi riil.
"Respons yang diberikan pun sangat normatif, baik soal krisis Karhutla maupun Gratispol. Ketika kami menuntut evaluasi Gratispol, malah disuruh minta pencabutan. Di mana letak penyelesaian dari Pemprov kalau jawabannya seperti itu?" cecar Anggawato.
Atas polemik ini, aliansi menegaskan tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mengonsolidasikan kembali kekuatan seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal dan menagih janji-janji politik maupun pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Rudy Mas'ud di hadapan massa aksi.