Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempercepat proses hibah lahan untuk pembangunan gudang Perum Bulog di kawasan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong. Meski lahan seluas lebih dari satu hektare telah dibebaskan dan memiliki sertifikat, pembangunan masih menunggu penyelesaian administrasi hibah kepada Bulog.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Burhanuddin, mengatakan lahan tersebut sejak awal memang disiapkan untuk mendukung pembangunan gudang Bulog. Namun, prosesnya masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi, termasuk persetujuan DPRD Kukar.

“Jadi gudang Bulog itu sebenarnya kami kebetulan memang di Bukit Biru. Itu sebenarnya lahan memang sudah dibebaskan lewat Disperindag satu hektare lebih itu,” ujarnya.

Burhanuddin menjelaskan, rencana pembangunan gudang Bulog di Kukar sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Bupati Kukar pada April lalu di Balikpapan. Setelah itu, pemerintah daerah kembali menelusuri tahapan administrasi yang belum rampung untuk mempercepat proses penyerahan aset.

Menurutnya, sertifikat lahan sudah tersedia. Kendala yang tersisa adalah proses hibah agar kepemilikan lahan dapat dialihkan secara resmi kepada Bulog.

“Cuma prosesnya setelah saya masuk, jadi itu baru kami menelusuri kembali, mempercepat supaya hibahnya itu dikeluarkan. Sertifikat sudah ada, tinggal hibahnya yang tadi kami bahas, hibahnya itu dihibahkan ke Bulog, nanti Bulog yang bangun,” jelasnya.

Ia menyebutkan, proses hibah harus mendapatkan persetujuan DPRD Kukar karena nilai aset tersebut mencapai lebih dari Rp5 miliar. Karena itu, Disperindag bersama bagian aset dan perangkat daerah terkait tengah melengkapi dokumen yang diperlukan untuk diajukan kepada legislatif.

Dokumen tersebut meliputi sertifikat lahan, kajian hibah, serta pembentukan tim pengkaji hibah. Bagian aset dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan berkoordinasi dengan bagian hukum untuk menyiapkan kelengkapan administrasi tersebut.

Setelah dokumen diserahkan, proses persetujuan akan dibahas DPRD hingga memperoleh keputusan melalui rapat paripurna.

Burhanuddin berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan. Menurutnya, percepatan diperlukan karena setelah hibah disetujui, masih ada proses lanjutan untuk pengalihan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ya secepatnya, kalau bisa ya harus cepat karena kami tinggal butuh waktu dua bulan ini untuk menyelesaikan itu. Karena panjang prosesnya itu, setelah pelimpahan hibah ke Bulog kan harus sertifikat juga nanti. Sehingga harus lewat BPN, panjang,” katanya.

Ia menargetkan proses hibah dapat tuntas sehingga lahan tersebut sudah tercatat atas nama Bulog dan pembangunan gudang bisa direalisasikan pada 2027.

“Harapannya dua bulan ini sudah selesai hibahnya dan bisa atas nama Bulog, dan 2027 sudah bisa bangun,” pungkasnya. (Adv)