Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memberi sinyal hijau untuk mencabut penangguhan izin pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II di Jalan Wahid Hasyim I, Sempaja Selatan, Samarinda Utara.
Kendati demikian, Pemkot mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan tim konsultan perencana untuk melakukan kaji ulang, serta merancang ulang (redesign) struktur bangunan berbasis mitigasi banjir.
Sebelumnya pada akhir 2025, Pemkot Samarinda menyegel proyek perluasan rumah sakit milik Pemprov Kaltim tersebut akibat temuan dugaan maladministrasi perizinan pengurukan wilayah lahan resapan air.
"Prinsipnya kita mendukung penuh pembangunan rumah sakit untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Kalau sebelumnya kami lakukan penangguhan sementara, itu karena persoalan perizinan yang tidak pada tempatnya di awal dulu," ungkap Andi Harun, Jumat (23/10/2026).
Pemprov Kaltim yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak bertemu dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun untuk membahas persoalan tersebut.
Andi Harun pun mengapresiasi upaya proaktif dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas instansi guna menyelesaikan polemik lahan seluas 1,3 hektar yang mangkrak hingga saat ini.
Dalam rapat pemaparan rencana pengembangan RSUD AMS II, Andi Harun mengkritik skema struktur perencana yang menimbun lahan rawa sebelum membangun kolam retensi di bawahnya.
Pemkot menyarankan penerapan sistem eko-drainase terintegrasi (hybrid) yang dilengkapi lapisan geomembran dan filter guna menjaga kapasitas resapan air, sekaligus memenuhi standar sanitasi limbah medis rumah sakit.
Andi Harun membeberkan bahwa alasan teknis paling krusial terkait penangguhan proyek perluasan ini adalah dampaknya terhadap krisis banjir.
Berdasarkan peta bencana online InaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kawasan Sempaja Selatan masuk dalam kategori zona berisiko tinggi banjir.
Akibat aktivitas penimbunan lahan yang menelan sekitar 26.000 kubik tanah tersebut terbukti memicu genangan berulang di dua perumahan sekitar yang sebelumnya telah terbebas dari banjir. Di antaranya Perumahan Rapak Binuang dan Pondok Surya.
"Sejak rumah sakit itu dibangun dengan memakai timbunan, ada lima RT di dua perumahan yang paling terdampak. Makanya kita minta perencanaannya diperbaiki," terangnya.
Pihak Dinkes Provinsi Kaltim, Dinas PUPR Kaltim, dan tim perencana disebut telah menyepakati langkah kaji ulang struktur, serta penanganan banjir tersebut.
Pemkot Samarinda menunjuk Kabid Sumber Daya Air (SDA) PUPR Samarinda, Darmadi, untuk mengoordinasikan tim teknis daerah bersama jajaran provinsi.
Mengenai kepastian pembukaan segel, Andi Harun memastikan keputusannya akan diambil usai kesepakatan penanganan banjir final dirumuskan dalam pertemuan lanjutan pekan depan.
"Pada akhirnya penangguhannya akan kita cabut. Tapi kita harus sepakat dulu. Basisnya adalah meyakinkan masyarakat bahwa dengan redesign ini, kawasan Sempaja tidak lagi tergenang banjir," pungkas Andi Harun. (Adv)