Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang berulang di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto menyayangkan persoalan pelayanan listrik yang hingga kini dinilai belum terselesaikan secara optimal.
Menurutnya, pemadaman listrik, baik secara bergilir maupun tanpa jadwal yang jelas, masih kerap terjadi di Tenggarong dan sejumlah wilayah Kukar lainnya.
Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia meminta pihak terkait, khususnya Perusahaan Listrik Negara (PLN), segera menghadirkan solusi konkret agar persoalan tersebut tidak terus berulang dan membebani pelanggan.
“Kami tentu menyayangkan karena hingga saat ini persoalan pelayanan listrik belum terselesaikan secara optimal. Pemadaman listrik, baik secara bergilir maupun tanpa jadwal yang jelas, masih sering terjadi di Tenggarong dan Kukar pada umumnya,” ujarnya. Sabtu (24/10/2026)
Desman menilai dampak pemadaman listrik tidak bisa dianggap sepele. Tidak semua masyarakat memiliki generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan ketika pasokan utama terhenti.
Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, pemadaman juga berpotensi menimbulkan kerugian akibat terganggunya penggunaan peralatan elektronik, seperti lemari es dan perangkat lainnya.
Bagi masyarakat yang memiliki genset, persoalan juga belum sepenuhnya teratasi. Mereka tetap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) agar aktivitas tetap berjalan ketika listrik padam.
“Jangan sampai masyarakat terkesan hanya bisa menerima kondisi ini, sementara solusi yang diberikan masih sebatas pemadaman bergilir. Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Politikus dari Fraksi PKB itu juga meminta PLN terbuka mengenai kendala yang menyebabkan pemadaman listrik terus terjadi.
Menurutnya, penjelasan yang transparan diperlukan agar masyarakat mengetahui persoalan sebenarnya sekaligus memahami langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Ia turut menyinggung besarnya kontribusi sumber daya alam Kukar bagi pemerintah dan negara. Karena itu, ia berharap masyarakat juga mendapatkan pelayanan kelistrikan yang memadai.
“PLN juga perlu menyampaikan secara terbuka dan transparan kendala-kendala yang selama ini dihadapi, termasuk faktor yang menjadi penyebab pemadaman listrik. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Desman menegaskan, PLN perlu segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar menerapkan pemadaman bergilir sebagai solusi sementara.
Terlebih, masyarakat juga masih dihadapkan pada persoalan antrean BBM, sehingga penggunaan genset turut menambah beban pengeluaran.
Terkait kemungkinan DPRD Kukar memanggil PLN melalui rapat dengar pendapat (RDP), Desman mengatakan, upaya perbaikan pelayanan seharusnya dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya pemanggilan dari legislatif.
Menurutnya, PLN perlu menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada pelanggan dengan mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi.
“Sebenarnya, tanpa harus menunggu RDP, PLN seharusnya sudah memahami tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan pemadaman listrik terus berlarut-larut dan mengakibatkan semakin banyak masyarakat yang dirugikan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan DPRD akan mendorong pemanggilan pihak PLN apabila persoalan pemadaman semakin serius dan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian.
DPRD, lanjutnya, dapat menyuarakan keluhan masyarakat sekaligus mendorong pertemuan dengan pihak PLN yang menangani wilayah Tenggarong untuk membahas penyebab gangguan dan merumuskan solusi bersama.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan kelistrikan, sehingga masyarakat Kukar tidak terus-menerus menghadapi pemadaman yang mengganggu aktivitas maupun menimbulkan biaya tambahan. (Adv)