Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah yang inklusif, merata dan berkelanjutan.
Mengusung tema “14 Tahun Kalimantan Utara: Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ketua DPRD Kaltara, H Achmad Djufrie dan Gubernur Kaltara, H Zainal Arifin Paliwang menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Paripurna peringatan HUT ke-14 Provinsi Kaltara yang jatuh pada 25 Oktober 2026.
Achmad Djufrie mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari jadi provinsi sebagai momentum untuk menjaga persatuan sekaligus melanjutkan perjuangan para pendahulu dalam membangun Kaltara.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kaltara, kami mengucapkan Dirgahayu Provinsi Kaltara yang ke-14. Semoga masyarakat Kaltara terus bergerak bersama, menjaga persatuan, serta mewujudkan provinsi yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Achmad Jufrie.
Ia mengingatkan lahirnya Kaltara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang dan persatuan berbagai elemen masyarakat. Pembentukan Kaltara ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, yang disahkan pada 25 Oktober 2012.
Menurut Achmad Djufrie, sejarah pembentukan Kaltara tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh elemen yang memperjuangkan terbentuknya provinsi baru di wilayah utara Pulau Kalimantan tersebut.
Karena itu, peringatan hari jadi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pengingat atas tanggung jawab generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan dan menjaga cita-cita para pendiri provinsi.
Ia juga menyoroti berbagai capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Kaltara selama perjalanan pembangunan daerah. Sejumlah penghargaan di tingkat nasional menjadi indikator atas upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi.
Di antara capaian tersebut ialah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah selama 12 tahun berturut-turut hingga Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, Kaltara menerima sejumlah penghargaan terkait akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kualitas data aparatur sipil negara (ASN), reformasi hukum, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pemanfaatan katalog konstruksi, literasi dan keuangan syariah, penurunan tingkat pengangguran, serta pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Berbagai penghargaan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari perjalanan pembangunan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Namun, capaian itu juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam pemerataan akses pelayanan dasar dan penguatan kesejahteraan di seluruh wilayah Kaltara.
Gubernur Kaltara, H Zainal Arifin Paliwang menegaskan, tema HUT ke-14 tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program konkret.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka makroekonomi. Pemerintah juga harus memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat perkotaan, pedesaan, pedalaman hingga kawasan perbatasan.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kaltara, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-14 Provinsi Kaltara. Penghormatan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh tokoh inisiator pembentukan provinsi, para pendahulu, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memperjuangkan berdirinya Kalimantan Utara,” kata Zainal.
Ia menjelaskan, peringatan HUT Kaltara tahun ini diselenggarakan secara sederhana sebagai bentuk empati, keprihatinan dan solidaritas terhadap kondisi kabut asap yang melanda sebagian wilayah dan berdampak pada kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan akibat kebijakan pemangkasan dan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya yang tersedia.
Meski demikian, Zainal menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi semangat pemerintah dalam melanjutkan pembangunan daerah. “Efisiensi anggaran tidak akan pernah memangkas semangat kita untuk terus membangun Kalimantan Utara,” tegasnya.
Ia menyebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan adalah melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Di antaranya melalui Sinergi Kalantara sebagai wadah kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan daerah.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mengembangkan inovasi fiskal melalui penerapan pajak kendaraan bermotor di atas air untuk memperluas basis penerimaan pajak daerah.
Zainal turut menyampaikan sejumlah capaian pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan selama setahun terakhir. Salah satunya adalah keberhasilan mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah selama 12 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan, berbagai penghargaan yang diterima bukan semata-mata hasil kerja gubernur dan wakil gubernur maupun jajaran pemerintah provinsi, melainkan buah dari sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kaltara, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Ke depan, Zainal mengajak seluruh pihak memperkuat kerja sama dengan menitikberatkan pembangunan pada tiga prioritas utama.
Pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing produk lokal.
Kedua, memastikan pemerataan manfaat pembangunan melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan dan disiplin anggaran agar setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Zainal, ketiga prioritas tersebut harus menjadi pedoman bersama agar tema HUT ke-14 Kaltara benar-benar diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam pembangunan.
Ia berharap momentum hari jadi ini dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Melalui langkah-langkah tersebut, kita berharap tema hari ulang tahun ke-14 ini tidak berhenti sebagai semboyan, tetapi benar-benar menjadi arah kerja pembangunan Kaltara,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-14 Kaltara pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh capaian ekonomi dan penghargaan yang diraih, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menghadirkan pemerataan kesempatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan masyarakat di seluruh wilayah memperoleh manfaat pembangunan.
Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Provinsi Kaltara bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat fondasi transformasi daerah menuju Kaltara yang maju, makmur dan berkelanjutan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.