Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti maraknya indikasi permainan dan kecurangan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Samarinda.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mendukung langkah Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas yang mulai memberlakukan operasional SPBU 24 jam di beberapa titik. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tanggap darurat tersebut tidak akan menyelesaikan masalah selama kebocoran distribusi dan praktik pengetap tidak ditindak tegas.

"Masalah utamanya ada di pengawasan lapangan dan kebocoran distribusi," kata Iswandi.

Iswandi menilai alokasi kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat sebenarnya mencukupi jika disalurkan tepat sasaran. Masalah utama yang memicu kelangkaan di akhir tahun adalah beroperasinya para pengetap nakal yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri dengan harga tinggi.

Selain itu, ia membeberkan adanya temuan modus penyalahgunaan sistem digitalisasi Fuel Card atau barcode pembelian BBM, di mana kuota jatah harian milik warga justru habis terpakai oleh pihak lain.

"Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai Fuel Card tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya," ungkapnya. 

Komisi II DPRD Samarinda juga mendorong pihak berwenang untuk menghitung dan memperbarui kembali data alokasi kuota BBM di daerah. Jangan sampai, kata dia, data kuota yang digunakan saat ini masih mengacu pada data lama beberapa tahun lalu yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan jumlah kendaraan di Samarinda.

Ia juga menyoroti ironi yang terjadi di Kalimantan sebagai wilayah lumbung energi dan tempat beroperasinya kilang minyak, namun warganya harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM, kondisi yang sangat bertolak belakang dengan Pulau Jawa.

"Kenapa di Jawa bisa tidak antre padahal penduduk dan kendaraannya jauh lebih banyak? Sementara kita di luar Jawa yang punya kilang malah antre. Pasti ada sesuatu yang salah," ujarnya.

Karena itu, Iswandi mendesak agar Pemerintah Kota Samarinda, aparat kepolisian, serta Pertamina dapat memperketat pengawasan sosial di lapangan. 

"Pengawasan harus diperketat di lapangan agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada yang berhak," pungkasnya.