Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas. Salah satu langkah yang ditempuh adalah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta dukungan helikopter guna melakukan pemadaman dari udara.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki program penanganan api dengan target pemadaman maksimal 1 x 24 jam untuk titik-titik kebakaran yang masih dapat dijangkau oleh petugas dan peralatan.

“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program agar penanganan api tidak lebih dari 1 x 24 jam untuk titik-titik yang bisa kita jangkau,” ujarnya.

Namun, Aulia mengakui upaya pemadaman masih menghadapi kendala di sejumlah lokasi. Keterbatasan jangkauan peralatan dan sumber daya manusia membuat penanganan kebakaran di wilayah tertentu membutuhkan dukungan tambahan.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Muara Kaman. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan BNPB agar mendapat bantuan helikopter yang dapat digunakan untuk menyiram titik api dari udara.

“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau melakukan pemadaman menggunakan sarana helikopter dengan penyiraman dari udara,” jelasnya.

Di sisi lain, Aulia menilai penanganan karhutla di Kukar masih dapat dilakukan melalui upaya daerah dengan mengandalkan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Ia mengapresiasi keterlibatan personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons kebakaran.

“Kalau melihat Kalimantan Timur dibandingkan daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Kukar, kita bisa mengelola kondisi ini dengan cukup baik. Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD, yang sangat sigap dalam melakukan penanganan,” katanya.

Meski demikian, ia tidak menampik masih ada titik kebakaran yang membutuhkan upaya penanganan lebih besar. Karena itu, rencana penetapan karhutla sebagai bencana nasional diharapkan dapat memperkuat dukungan dan memperluas upaya penanggulangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

“Memang di beberapa titik yang kami ketahui, penanganannya membutuhkan upaya lebih. Mudah-mudahan, dengan proses penetapan sebagai bencana nasional, penanganannya bisa lebih masif lagi,” tutup Aulia. (Adv)