Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menjajaki peluang investasi untuk pembangunan depo kontainer atau kawasan logistik terpadu di Kilometer (Km) 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.
Proyek tersebut diproyeksikan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp100 miliar per tahun berdasarkan kajian bisnis.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Muhammad Fadli Fathurrahman mengatakan proyek tersebut telah diperkenalkan dalam Mahakam Investment Forum (MIF) 2026 yang digelar di Samarinda.
Menurutnya, pengenalan proyek itu merupakan bagian dari upaya pemerintah kota menawarkan program strategis kepada calon investor.
Adapun fasilitasi promosi investasi dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan yang bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Bank Indonesia.
"Ini atas inisiatif DPMPTSP bekerja sama dengan DPMPTSP provinsi dan Bank Indonesia. Beberapa program strategis Wali Kota Balikpapan diikutsertakan dalam Mahakam Investment Forum yang dilaksanakan pemerintah provinsi," kata Fadli, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, dalam forum tersebut Balikpapan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan proyek depo kontainer kepada sejumlah calon investor melalui pertemuan langsung atau one-on-one meeting. Salah satu calon investor yang dijajaki berasal dari Hong Kong.
Fadli menyebutkan, proyek kawasan logistik terpadu itu memiliki sejumlah dokumen pendukung yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor. Di antaranya, dokumen Detail Engineering Design (DED), studi kelayakan (feasibility study), serta kajian bisnis.
Lahan seluas 11,4 hektare yang disiapkan untuk proyek tersebut juga merupakan aset Pemkot Balikpapan.
Menurutnya, aspek legalitas lahan dan dokumen pendukung telah disiapkan untuk menunjang rencana pembangunan.
"Dalam kajian bisnis, perhitungan kontribusi pendapatan dari depo ini diperkirakan sekitar Rp100 miliar setiap tahunnya, ujarnya.
Dari sisi pembangunan fisik, Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp10 miliar pada 2026 untuk pekerjaan pembersihan lahan atau land clearing.
Fadli mengatakan pekerjaan tahap awal tersebut telah selesai pada area sekitar 3.700 meter persegi.
Meski demikian, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan seluruh pekerjaan land clearing diperkirakan mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.
Dengan demikian, masih diperlukan pendanaan lanjutan untuk menyelesaikan tahapan persiapan lahan.
Pemkot Balikpapan berharap forum investasi tersebut dapat menarik minat investor untuk mendukung kelanjutan pembangunan.
Peluang investasi juga terbuka bagi pelaku usaha lokal maupun investor dari daerah lain di Indonesia.
Selain potensi pendapatan, Fadli menilai lokasi depo memiliki keunggulan dari sisi konektivitas logistik.
Kawasan tersebut direncanakan terhubung dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda serta jalur dari Pelabuhan Semayang dan terminal peti kemas PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT).
Menurutnya, waktu tempuh dari kawasan pelabuhan menuju lokasi depo diperkirakan sekitar 10-15 menit.
Posisi depo yang berada di luar jaringan jalan perkotaan juga diharapkan dapat membantu mengurangi pergerakan kendaraan berat di dalam kota.
"Harapannya, depo ini bisa membantu menjaga kondisi jalan di Balikpapan dan mendukung pengaturan sirkulasi kendaraan besar agar tidak seluruhnya masuk ke wilayah perkotaan," pungkasnya. (Adv)