Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Penyebab pemadaman listrik yang berulang di Tenggarong menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta PT PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai gangguan kelistrikan yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Kukar menjadwalkan rapat bersama PLN pada Senin pekan depan. Pertemuan itu diharapkan dapat mengungkap penyebab pemadaman sekaligus mencari solusi agar gangguan serupa tidak terus terjadi.
Sorotan ini muncul setelah sejumlah warga mendatangi kantor PLN pada Senin malam (26/10/2026) sebagai bentuk protes atas pemadaman listrik yang berulang.
Ahmad Yani menilai, aksi warga tersebut merupakan aspirasi yang perlu direspons dengan penjelasan konkret dari pihak PLN, bukan dibiarkan tanpa kepastian mengenai penyebab gangguan.
“Itu sudah pasti bahwa itu adalah bagian kemarahan, bagian dari aspirasi masyarakat yang memang harus dijawab,” ujar Ahmad Yani, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, pemadaman listrik tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga berisiko menimbulkan kerugian akibat kerusakan peralatan elektronik milik masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi listrik yang kembali menyala setelah warga mendatangi kantor PLN. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai faktor yang sebenarnya menyebabkan listrik kerap padam.
Ahmad Yani menegaskan, PLN perlu menjelaskan apakah gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis, kekurangan daya, atau faktor lain yang selama ini belum diketahui publik.
“Artinya bahwa bukan jadi soal itu, tapi ada faktor X atau faktor lainnya yang tentu kan PLN tahu dan itu harus dipaparkan ke kita,” katanya.
Ia menilai, apabila kekurangan daya menjadi penyebab pemadaman, PLN harus menyampaikan penjelasan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Ahmad Yani menyebut, berdasarkan pemahamannya, ketersediaan daya listrik di Kukar bukan persoalan utama.
Karena itu, DPRD ingin mendapatkan pemaparan terperinci mengenai sumber gangguan, termasuk alasan listrik bisa padam berulang kali dan kembali menyala dalam waktu tertentu.
Menurut Ahmad Yani, keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah dan DPRD dapat memahami persoalan yang terjadi serta mendorong langkah penanganan yang tepat.
“Apapun ya tentu pemerintah kabupaten melalui kerja-kerja kami juga yang juga bagian daripada pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik ya harus. Harus dipastikan bahwa PLN itu kan tidak boleh mati hidup,” tegasnya.
Selain membahas persoalan kelistrikan, rapat DPRD Kukar bersama PLN dan pihak terkait tersebut juga dijadwalkan menyinggung antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kukar.
Ahmad Yani berharap pertemuan itu menghasilkan penjelasan dan tindak lanjut yang jelas, sehingga keluhan masyarakat terkait pelayanan listrik tidak terus berulang.
“Oleh karena itu mohon ini supaya diseriusi lah,” pungkasnya. (Adv)