Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Keterbatasan anggaran mulai memaksa Pemerintah Kabupaten Berau memilah kembali prioritas pembangunan.
Proyek yang sudah berjalan dipastikan tetap dilanjutkan, sementara pekerjaan yang belum menunjukkan progres berpotensi ditunda demi menjaga kondisi keuangan daerah tetap terkendali.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pemerintah daerah tidak ingin memaksakan seluruh rencana pembangunan berjalan di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Terlebih, ia tidak ingin pembangunan tetap dipaksakan dengan konsekuensi meninggalkan beban utang bagi daerah.
Sebagai langkah untuk menjaga roda pembangunan tetap bergerak, Sri memilih memperjuangkan tambahan dukungan anggaran melalui pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menyebut komunikasi dengan sejumlah kementerian terus dilakukan agar program yang dibutuhkan masyarakat Berau mendapat perhatian dan peluang pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami terus berupaya mencari dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan di Berau tidak terhenti. Harapannya, usulan yang kami perjuangkan bisa segera mendapatkan tindak lanjut dan direalisasikan,” ungkapnya.
Di tengah upaya tersebut, Pemkab Berau juga harus mengambil langkah realistis terhadap proyek-proyek yang telah direncanakan. Sri menjelaskan, pekerjaan yang sudah memasuki tahap pelaksanaan dan memiliki progres pengerjaan akan tetap diteruskan.
Sebaliknya, proyek yang masih berada dalam proses lelang tetapi belum mulai dikerjakan menjadi salah satu yang berpotensi mengalami penundaan.
Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan fiskal pada masa mendatang.
“Kami harus melihat kemampuan anggaran yang tersedia. Jangan sampai pembangunan dipaksakan, tetapi akhirnya daerah harus menanggung utang. Itu yang tidak ingin kami lakukan,” tegasnya.
Upaya mencari tambahan pendanaan pun belum berhenti. Hingga akhir November mendatang, Sri menjadwalkan kunjungan lanjutan ke sejumlah kementerian dan instansi pemerintah untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan di Bumi Batiwakkal.
Beberapa agenda yang disiapkan mencakup Kementerian Ekonomi Kreatif, kementerian yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta sejumlah direktorat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Setiap kunjungan diarahkan untuk mengomunikasikan kebutuhan daerah sesuai bidang dan kewenangan masing-masing instansi. Dengan begitu, peluang dukungan program maupun pendanaan diharapkan dapat terbuka, terutama untuk kebutuhan pembangunan yang sulit ditopang hanya melalui anggaran daerah.
Sri menyadari, memperoleh dukungan dari pemerintah pusat membutuhkan proses dan tidak bisa langsung terealisasi. Usulan yang disampaikan harus melalui tahapan serta mekanisme yang berlaku sebelum dapat masuk dalam program pendanaan.
Meski demikian, ia memastikan Pemkab Berau akan terus memperjuangkan kebutuhan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan fiskal bukan alasan untuk menghentikan upaya menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas.
“Kami akan terus berkomunikasi dan memperjuangkan kebutuhan Berau ke kementerian. Kami ingin pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah, tanpa membebani daerah dengan utang,” pungkasnya. (Adv)