Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mendesak PT PLN tidak hanya berfokus pada perbaikan jaringan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk meminimalkan dampak pemadaman listrik yang terus dikeluhkan masyarakat.

Kepastian penanganan dinilai penting agar aktivitas warga, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi tidak terus terganggu.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan, persoalan listrik membutuhkan penanganan menyeluruh. Selain mempercepat perbaikan jaringan yang bermasalah, PLN diharapkan memiliki langkah antisipasi selama proses pemulihan berlangsung, sehingga masyarakat tidak terus menghadapi pemadaman tanpa kepastian.

Ini disampaikan Sri Juniarsih dalam rapat koordinasi membahas tuntutan masyarakat terkait gangguan pasokan listrik di Ruang Rapat Kakaban, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, listrik telah menjadi kebutuhan mendasar yang menopang berbagai aktivitas masyarakat. Gangguan yang berlangsung berulang kali tidak hanya mengurangi kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.

“Perbaikan jaringan harus menjadi prioritas. Kami berharap PLN tidak hanya menunggu sistem kembali normal, tetapi juga menyiapkan langkah penanganan yang bisa mengurangi dampak pemadaman terhadap masyarakat,” tegasnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut ialah kondisi sejumlah titik jaringan yang masih menggunakan sistem lama dan belum terhubung secara optimal dengan jaringan interkoneksi.

Sri Juniarsih meminta kondisi tersebut menjadi perhatian serius PLN. Pembenahan infrastruktur kelistrikan perlu dilakukan secara bertahap dan terarah, dengan tetap mempertimbangkan upaya menjaga kestabilan pasokan selama proses perbaikan berjalan.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi antara PLN dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar perkembangan penanganan gangguan dapat dipantau, sekaligus memastikan persoalan yang muncul segera mendapatkan tindak lanjut.

Pemkab Berau, lanjutnya, telah menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pihak terkait. Karena itu, komunikasi yang sudah terbangun diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan.

Di tengah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, Sri Juniarsih turut menyinggung rencana interkoneksi jaringan listrik di Kalimantan Timur yang ditargetkan terealisasi pada 2027.

Ia berharap pengembangan jaringan tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat sistem kelistrikan, meningkatkan keandalan pasokan, serta mendukung pemerataan penyaluran listrik di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Berau.

“Kami berharap program itu dapat memperkuat sistem kelistrikan dan membuat penyaluran listrik semakin merata,” tambahnya.

Menurutnya, pengembangan jaringan interkoneksi menjadi salah satu hal yang perlu dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Namun, rencana tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian gangguan yang saat ini terjadi, sehingga warga tidak harus terus menunggu hingga proyek jangka panjang terealisasi untuk mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik.

Selain persoalan pasokan listrik, Sri Juniarsih juga mendorong PLN mempertimbangkan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), terutama untuk penyediaan fasilitas komunikasi di ruang terbuka hijau.

Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses komunikasi digital yang semakin meningkat. Konektivitas kini turut menunjang aktivitas perdagangan, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan layanan daring untuk memasarkan produk maupun melayani pelanggan.

“Sekarang banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada layanan digital, termasuk pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara daring. Kami berharap kebutuhan fasilitas komunikasi juga dapat menjadi perhatian dalam dukungan PLN kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, dukungan fasilitas komunikasi melalui CSR merupakan usulan tersendiri. Adapun percepatan pemulihan pasokan dan pembenahan jaringan listrik tetap menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan tindak lanjut.

Pemkab Berau berharap hasil koordinasi bersama PLN UP3 Berau, PLTU Lati, dan pihak terkait lainnya menghasilkan langkah penanganan yang terukur. Evaluasi terhadap titik-titik gangguan juga perlu dilakukan agar pemadaman berulang dapat ditekan dan keandalan jaringan semakin meningkat.

Bagi pemerintah daerah, persoalan kelistrikan bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, warga diharapkan segera mendapatkan pasokan listrik yang lebih stabil, disertai informasi yang jelas serta penanganan yang cepat ketika gangguan kembali terjadi. (Adv)